Langkah Partai Demokrat Kubu AHY Ajukan Sebagai Pihak Termohon di MA Aneh, Begini Kata Yusril

Abadikini.com, JAKARTA - Kuasa hukum empat mantan kader Partai Demokrat, Yusril Ihza Mahendra bersuara terkait ditunjuknya Hamdan Zoelva dalam perkara Judicial Review (JR) di Mahkamah Agung (MA). Yusril menyoroti langkah DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan memberikan kuasa kepada Hamdan Zoelva untuk sebagai pihak termohon dalam JR yang akan diuji di MA. Lanjut Yusril, jika pengacara Hamdan Zoelva meminta supaya Partai Demokrat kubu AHY dijadikan sebagai pihak yang paling signifikan memberi keterangan atas Permohonan JR, maka hal itu justru aneh. Dalam persidangan di MA nanti, surat kuasa yang diberikan DPP Partai Demokrat kubu AHY kepada Hamdan Zoelva bisa dieksepsi sebagai surat kuasa yang tidak sah. “Kalau pengacara DPP Partai Demokrat (Hamdan Zoelva) mau mencobanya, silakan saja.” tantang Yusril Ihza Mahendra dikutip, Senin (11/10/2021). “Yang aneh justru sikap DPP Demokrat sendiri,” tambahnya. Yusril mengurai bahwa yang diuji oleh pihak Moeldoko bukan AD/ART Partai Demokrat ketika berdiri, tetapi AD perubahan tahun 2020. Dia mengingatkan bahwa AD perubahan itu bukan produk DPP partai manapun termasuk Partai Demokrat. Sesuai UU Parpol, yang berwenang mengubah AD/ART adalah lembaga tertinggi dalam struktur partai tersebut. Di Partai Demokrat, lembaga tertinggi itu adalah kongres. AD Perubahan Partai Demokrat Tahun 2020 bukan produk DPP PD, tetapi produk Kongres PD tahun 2020. “Di partai kewenangan ada pada kongres atau muktamar. Sementara dalam perseroan terbatas, kewenangan ada pada RUPS. Akan terjadi tindakan seenaknya jika partai atau Direksi PT dapat mengubah Anggaran Dasar,” jelasnya.