Jokowi Harus Bentuk Tim Khusus Reshuffle Kabinet
Abadikini.com, JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus membentuk tim khusus untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.
Pasalnya seluruh kementerian tidak bisa bergerak leluasa sehingga tidak optimal akibat pandemi Covid-19.
“Saya kira faktor pandemi yang cukup lama menyebabkan kinerja sejumlah menteri memang tak bisa begitu menonjol. Terutama kementerian yang tidak terkait langsung dengan penanganan Covid-19,” kata peneliti Formappi Lucius Karus ketika dihubungi, Minggu (12/9/2021).
Menlansir Beritasatu.com, Senin (13/9), tidak hanya itu, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 juga memengaruhi kinerja kementerian yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi. Untuk itu, cukup sulit membuat penilaian adil soal kinerja menteri kabinet saat ini.
Menurutnya sangat mungkin kementerian yang terlihat tak bergeliat karena memang fokus utama yang selalu disorot terkait pandemi.
“Jadi bukan karena menteri yang bersangkutan tak mampu, tetapi waktu tak cukup leluasa memberikan kesempatan kepada mereka untuk unjuk gigi,” ujar Lucius Karus.
Menurut dia, kondisi ini menyebabkan evaluasi kinerja menteri perlu dilakukan mendalam dan obyektif. Ada banyak alasan yang harus dipertimbangkan sebelum menilai seorang menteri tak kompeten.
“Tim khusus untuk melakukan evaluasi itu mungkin diperlukan oleh Presiden sebelum melakukan reshuffle,” tegas Lucius Karus.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memanggil ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) koalisi. Pertemuan berlangsung pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Jokowi didukung enam partai di parlemen, yakni PDI Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kini, dukungan bertambah lagi dengan kehadiran PAN.
Sementara, lima partai di luar parlemen yang mendukung Jokowi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Hanura, Perindo, PKPI, dan Partai Bulan Bintang.
Dengan adanya pertemuan tersebut, merebak isu Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dengan masuknya PAN ke pemerintah dari oposisi.
