LaNyalla Minta Pemerintah Bangun Pabrik Ekstraksi Aspal Buton untuk Stop Impor
LaNyalla menyebut, tahun 2024 tidak akan lama lagi. Oleh karena itu Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkret, taktis dan strategis agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan jadwal dalam road map.
LaNyalla menyadari permasalahan-permasalahan lain yang perlu dibenahi masih cukup banyak dan bervariasi. Namun menurut LaNyalla, dengan adanya acuan road map untuk kurun waktu 10 tahun ke depan, maka segala sesuatunya akan dapat dikelola dengan baik dan terarah.
“Terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ‘Kawasan Ekonomi Khusus’, investasi, infrastruktur, terbukanya lapangan kerja baru, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Dan pada tahun 2024, saat kita peringati 1 abad aspal Buton, Pabrik Ekstraksi Aspal Buton sudah harus selesai dibangun,” katanya.
LaNyalla mendorong agar pabrik yang dimaksud sudah harus dapat beroperasi dan berproduksi secara optimal. Produk akhir yang akan dihasilkan adalah aspal Buton ‘full’ ekstraksi penetrasi 60/70 yang mampu menggantikan aspal minyak impor.
“Saya yakin, pemerintah dan masyarakat Buton mampu mendorong terwujudnya cita- cita besar tersebut, dengan momentum 1 abad aspal Buton,” kata LaNyalla.
Walikota Baubau, AS Tamrin, mengaku bangga dan bersyukur semua pihak bisa hadir dalam acara itu. Termasuk seluruh jajaran Forkompida Baubau dan beberapa Kepala Dinas dari Provinsi Sultra.
“Ini menjadi isyarat bahwa harapan warga Buton sangat besar mengenai pemekaran wilayah yang aspirasinya sudah dititipkan kepada Ketua DPD RI,” katanya.
Tamrin juga menjelaskan kalau Baubau punya visi misi sebagai kota yang maju sejahtera dan berbudaya. Dia berharap semua daerah di Sultra terutama di Buton harus saling bersinergi.
“Bersama-sama adalah kekuatan,” katanya.
Sedangkan Gubernur Ali Mazi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua DPD yang merespon positif aspirasi dari masyarakat Buton terkait pemekaran wilayah atau pembentukan Provinsi Kepton (Kepulauan Buton).
“Kami berterima kasih juga soal RUU Daerah Kepulauan yang diinisiasi oleh DPD. Sehingga bisa menjadi landasan daerah kepulauan dalam membangun wilayahnya,” ujar Ali Mazi.
