Kebijakan Aneh di Pakistan, ASN Tolak Vaksin Tak Dapat Gaji
Abadikini.com, ISLAMABAT – Para aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Sindh, Pakistan tidak akan mendapatkan gaji jika menolak vaksinasi Covid-19.
Dilansir dari AFP, Menteri Provinsi Sindh, Murad Ali Shah, mengumumkan aturan tersebut usai bertemu dengan pejabat Kementerian Kesehatan Pakistan.
Pertemuan itu membahas penanganan kasus pertama varian baru yang terdeteksi di Provinsi Sindh.
“Setiap pegawai pemerintah yang tidak divaksinasi harus dihentikan gajinya mulai Juli,” cuit Murad Ali di Twitternya, Sabtu (5/6/2021).
Peraturan soal gaji ini mendapatkan sejumlah pertentangan. Salah satunya dari Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja di Bank Sentral Negara Pakistan, Liaqat Sahi.
Sebab, menurut dia, peraturan tersebut sangat aneh, karena warga Pakistan sangat sukarela dan tentunya besedia untuk divaksinasi.
Untuk itu, Liaqat Sahi harpakan kepada pemerintah untuk perbanyak pusat-pusat vaksinasi hingga ke pelosok desa.
“Ini adalah perintah yang aneh, karena orang-orang sangat sukarela dan bersedia untuk divaksinasi. Sebaliknya, pemerintah harus membuat lebih banyak pusat vaksinasi, terutama di daerah pedesaan,” lanjutnya.
Pakistan sejauh ini tergolong lamban dengan peluncuran vaksinasinya, setelah memberikan 4.956.853 dosis kepada warganya dari penduduk berjumlah 216,6 juta jiwa. Informasi yang salah menciptakan keragu-raguan di Pakistan.
Di samping kekhawatiran, penundaan vaksinasi terjadi karena kurangnya ponsel dan keterampilan melek huruf yang buruk di beberapa bagian negara bagian. Kondisi itu berdampak pada kemampuan warga untuk mendaftar vaksinasi Covid-19.
Program vaksinasi Pakistan menggunakan vaksin Covid-19 yang sebagian besar diimpor dari Tiongkok. Saat ini, vaksinasi terbuka untuk semua orang dewasa di atas usia 18 tahun. Sejak awal pandemi, Pakistan telah mencatat 924.667 kasus virus yang dikonfirmasi, termasuk 20.930 kasus kematian.
