Arab Saudi Melarang Pelaku Perjalanan dengan vaksin Buatan China
Abadikini.com, JAKARTA – Kejaan Arab Saudi dan Uni Eropa melarang pelaku perjalanan yang telah divaksinasi dengan vaksin dari China memasuki negaranya.
Sementara vaksin buatan China digunakan oleh kelompok terbesar pengunjung asing yang datang ke Arab Saudi dan Uni Eropa.
Pada minggu lalu, Arab Saudi memperbarui pembatasan perjalanannya untuk memasuki negara itu, yang mencakup persyaratan untuk divaksinasi Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson.
Dalam daftar tersebut, Arab Saudi tidak memasukkan lima nama vaksin buatan China, termasuk Sinovac dan Sinopharm yang banyak digunakan.
Kemudian pada 19 Mei 2021, Uni Eropa juga setuju untuk mengurangi pembatasan perjalanan terhadap pengunjung asing menjelang musim panas.
Blok tersebut hanya menerima vaksin yang disahkan oleh European Medicine Agency (EMA), dan tidak termasuk vaksin buatan China.
Terlepas dari rantai suplai yang cepat dan responsif, vaksin China tidak dinilai efektif oleh syarat perjalanan Uni Eropa dan Arab Saudi.
Setelah pengumuman itu, Menteri Luar Negeri Pakistan pun meminta kerajaan Arab Saudi untuk memasukkan vaksin China ke dalam daftar, karena vaksin itu banyak digunakan negaranya.
Malaysia juga menyuarakan keprihatinan yang serupa, saat Pemerintahnya berupaya mendiskusikan masalah ini dengan Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Menteri Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin.
“Jika mereka telah terdaftar atau telah divaksin dengan Sinovac, kami akan membahas masalah ini dengan Pemerintah Arab Saudi sesuai kelonggaran yang mereka buat,” tuturnya, dikutip TRT World, Selasa (1/6/2021).
Sebagian besar vaksin Sinopharm dan Sinovac telah diberikan kepada masyarakat China, yang sejauh ini telah memvaksinasi 243 juta orang.
Pada bulan Maret 2021, China telah membagikan lebih dari 115 juta vaksinnya kepada sekitar 60 negara, termasuk Brasil, Turki, Pakistan, Indonesia dan Malaysia.
Negara-negara tersebut pun bisa menghadapi larangan bepergian ke negara-negara Uni Eropa dan Arab Saudi.
