Awal Konflik Israel-Hamas di 2021

Sebelum saya membahas tentang ribut-ribut antara Hamas vs Israel, kita harus paham terlebih dahulu tentang wilayah Palestina..

Negara Palestina (saya mengakuinya sebagai negara meskipun Israel dan PBB tidak mengakuinya) terdiri dari 2 wilayah yakni Jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas dibawah pimpinan Ismail Haniyeh, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri dari Otoritas Nasional Palestina (PNA) dan Tepi Barat yang dikuasai oleh kelompok Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas selaku Presiden dari Otoritas Nasional Palestina (PNA).

Mengapa judul tulisan ini bukan konflik Israel vs Palestina ?

Karena Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sama sekali tidak menyatakan perang terhadap Israel. Tidak ada satupun tentara Palestina di wilayah Tepi Barat yang menyerang / melontarkan rudal ke wilayah Israel.

Yang menyerang Israel adalah pasukan Hamas dari Jalur Gaza.

Jadi narasi Israel perang melawan Palestina adalah narasi yang keliru. Yang benar adalah Israel vs Hamas.

Dan yang lebih konyol lagi, konflik ini digiring ke arah isu agama, padahal yang terjadi adalah masalah perebutan tanah.
Sama sekali tak ada kaitannya dengan agama !!

Konflik ini berawal dari daerah kecil yang bernama Sheikh Jarrah, yang mayoritas warganya keturunan Arab di Yerusalem, terletak sekitar satu setengah mil dari Kota Tua…

Orang Yahudi menyebut daerah itu sebagai “Shimon Hatzadik” (Simeon yang Adil), nama seorang Imam Besar Yahudi abad ketiga SM yang dihormati yang makamnya terletak di sana. Makam tersebut sering dikunjungi oleh peziarah Yahudi.

Warga Arab Palestina menamakan daerah itu, Sheikh Jarrah, nama seorang dokter dari Salahuddin Ayyubi, pemimpin militer Islam yang berperang melawan Tentara Salib pada abad ke-12. Jenazahnya diyakini dikuburkan di sana.

Bagaimana konflik itu berawal ?

Komunitas pro-Palestina mengklaim bahwa Israel secara tidak adil mengusir empat keluarga Arab Palestina dari rumah mereka di lingkungan itu.

Sebagai tanggapan, si pemilik tanah mengklaim bahwa mereka memiliki hak legal atas properti yang dipermasalahkan dan jika tidak ada sewa yang dibayarkan oleh penyewa, penyewa harus diusir keluar karena telah melanggar hukum.

Bagaimana bisa terjadi sewa menyewa properti tersebut ?

Yuks kita lihat kronologi sejarahnya.

Sebelum tahun 1948 :
Rumah-rumah di Sheikh Jarrah dibeli oleh komunitas Yahudi Ashkenazi dan Sephardic setempat dari pemilik Arabnya pada tahun 1875, karena di daerah tersebut ada makam “Simeon yang Adil”. Properti itu terdaftar di Badan Pendaftaran Tanah pemerintah Ottoman Turki yang menguasai wilayah tersebut.

Sertifikat properti tersebut diatas namakan rabi Avraham Ashkenazi dan Meir Auerbach.

Setelah pemerintah Ottoman Turki dikalahkan oleh Inggris, maka wilayah tersebut dikuasai oleh Mandat Inggris. Pemilik Yahudi mendaftarkan kepemilikan properti tersebut kepada otoritas Mandat Inggris pada tahun 1946.

Tahun 1948 :
Seiring dengan meningkatnya konflik antara komunitas Yahudi dengan komunitas Arab Palestina akibat pembagian wilayah oleh Mandat Inggris, maka komunitas Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Terjadi perang antara Israel melawan Arab Palestina yang didukung oleh angkatan bersenjata dari 8 negara Arab.

Israel menang tapi Yerusalem Timur berhasil direbut oleh negara Transyordania (nama sebelum Yordania).

Warga Yahudi yang tinggal di Sheikh Jarrah diusir..

Tahun 1956 :
Pemerintah Yordania menyewakan properti milik warga Yahudi tersebut kepada 28 keluarga Arab Palestina.

Disinilah timbul permasalahan yang tak terselesaikan sampai hari ini. Pemerintah Yordania tidak menghibahkan properti itu kepada warga Arab Palestina tapi hanya menyewakan saja.

Tahun 1967 :
Israel menang perang 6 hari melawan Mesir, Suriah dan Yordania. Yerusalem Timur berhasil direbut Israel dari Yordania.

Pemerintah Israel mengesahkan undang-undang yang mengizinkan orang Yahudi yang keluarganya diusir oleh otoritas Yordania atau Inggris di kota itu sebelum tahun 1967, dapat mengklaim kembali properti mereka, ASALKAN mereka mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan penduduk Palestina yang telah menempati properti tersebut, tidak mampu menunjukkan bukti pembelian atau pengalihan kepemilikan yang sah.

Tahun 1973 :
Kepemilikan properti didaftarkan oleh pemiliknya, Komite Komunitas Sephardic dan Komite Knesset Israel kepada otoritas Israel sesuai bukti kepemilikan dari pemerintah Ottoman Turki dan Mandat Inggris

Tahun 1982 :
Pemilik properti (Komite Komunitas Sephardic dan Komite Knesset Israel) menggugat keluarga Arab Palestina yang tinggal di Sheikh Jarrah dan menuntut penggusuran mereka atas dasar bahwa mereka adalah penghuni liar di properti tersebut.

Pengadilan Magistrate Israel memutuskan bahwa keluarga Palestina tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan properti mereka, tetapi mereka punya bukti Status Penyewa yang Dilindungi dari pemerintah Yordania.

Sebagai penyewa yang dilindungi, Pengadilan Israel memutuskan, mereka berhak terus tinggal di sana selama mereka membayar sewa dan memelihara properti yang ditempati.

Pengaturan ini disepakati bersama dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, di mana penyewa mengakui kepemilikan properti atas nama Komite Komunitas Sephardic dan Komite Knesset Israel dengan imbalan status Penyewa yang dilindungi.

Pengadilan Israel mengatakan, bila pemerintah Yordania pernah mengeluarkan dokumen legal yang menyatakan bahwa mereka menghibahkan properti itu pada warga Palestina maka pengadilan Israel bisa mengesahkan rumah-rumah itu menjadi milik warga Palestina.

Tahun 1993 :
Pemilik properti menggugat para penyewa ke Pengadilan karena tidak membayar uang sewa dan terjadi perubahan ilegal atas properti (adanya penambahan bangunan tanpa memberitahu pemilik).

Tahun 1997 :
Sulaiman Darwish Hijazi, seorang pria Palestina, menggugat pemilik properti tersebut, berdasarkan sebuah kushan (gelar Ottoman) yang diduga dia beli dari seorang pria Yordania, al-Bandeq, pada tahun 1961. Pengadilan memutuskan bahwa Hijazi tak mampu membuktikan bahwa kushan ada kaitannya dengan properti yang diklaim di Sheikh Jarra dan ada bukti forensik bahwa kushan telah diubah atau dipalsukan. Apalagi Hijazi gagal membuktikan bahwa al-Bandeq pernah memiliki properti tersebut…

Proses pengadilan tersebut berlarut-larut…

Tahun 2021 :
Keputusan Pengadilan Distrik Yerusalem pada Februari 2021, menegaskan keputusan pengadilan sebelumnya bahwa, dengan tidak adanya pembayaran sewa selama puluhan tahun maka penduduk Palestina harus mengosongkan tempat tersebut. Para penyewa mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Tapi sejak bulan April yang lalu, LSM pro Palestina dan kaum sayap kiri Israel terus memprovokasi warga Palestina untuk menentang keputusan Pengadilan. Mereka tak mau menunggu keputusan Mahkamah Agung Israel yang rencananya akan diketuk pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021. (MA akhirnya menunda sidang karena adanya kerusuhan di Yerusalem).

Puncaknya, setelah shalat Jumat tanggal 7 Mei 2021, puluhan ribu warga Palestina demo di halaman masjid Sl Aqsa dan sekitarnya. Tiba-tiba ada provokator yang melemparkan batu, mercon dan benda lainnya ke aparat keamanan Israel. Terjadi kerusuhan. Aparat membalas dengan peluru karet dan granat kejut. Lebih dari 500 korban warga Palestina dan aparat terluka. Tapi tak ada korban yang tewas.

3 hari kemudian, tiba-tiba Hamas meluncurkan ratusan roket ke berbagai penjuru wilayah Israel..

Pesawat tempur IDF (angkatan bersenjata Israel) membalas membombardir target baterai peluncur roket Hamas yang sengaja ditaruh di tengah pemukiman padat penduduk.

Sampai hari ini, sudah 2 ribu lebih roket yang diluncurkan Hamas ke Israel dan entah berapa ribu kilogram bom Israel dijatuhkan di wilayah Gaza.
Ada 100 lebih korban jiwa di pihak Hamas dan ada 6 warga Israel dan 1 warga India yang tewas.

Kemarin, perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengultimatum Hamas agar menghentikan serangan roketnya. Bila roket Hamas terus diluncurkan ke wilayah Israel, maka tank dan artileri Israel akan masuk ke Jalur Gaza.

Perang yang lebih besar ada di depan mata kita…

Semoga semua pihak yang berseteru mampu menahan diri dan membuka pintu perdamaian.

Masalah hukum harus diselesaikan dengan hukum. Bukan digiring ke arah isu politik. Apalagi menjadi isu agama.

Itu sungguh tidak bermartabat.