Kepala BRIN Konfirmasi, BPIP Sebagai Dewan Pengarah

Abadikini.com, JAKARTA Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengkonfirmasi petinggi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bakal menjadi Dewan Pengarah BRIN.

Di sisi lain, Handoko mengatakan pihaknya masih menunggu detil UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

‘Ya, ya, ya karena yang menaungi ideologi dan haluan negara siapa? Ya BPIP. Saat ini loh ya. Sebagai lembaga loh ya. Bukan masalah orangnya, tapi kan Undang-Undang menyatakan begitu ya. Kemudian lembaga yang menaungi siapa? Ya BPIP, berarti BPIP,” kata Handoko ketika ditanya terkait dengan apakah Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menjadi dewan pengarah BRIN, Jumat (30/4).

Belakangan, Dewan Pengarah BRIN dari BPIP menyeruak ke permukaan. Nama Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Handoko pun mengelak memberikan komentar kabar tersebut. Ia beralasan masih menunggu Perpres.

“Sebenarnya begini, kalau saya ingin menunggu Perpresnya kan sudah ada, tapi masih proses masuk lembar berita negara. Jadi, saya ingin menunggu detailnya sebenarnya. Meskipun garis besarnya kita sudah tahu akan ada dewan pengarah dan sebagainya, gitu,” ucap Handoko.

“Jadi, kalau kita kan mengikuti yang ada di regulasinya, tapi sepemahaman saya regulasi itu pasti ada payung hukumnya. Kalau konteks BRIN ini, payung hukumnya UU Sisnas IPTEK Undang-undang 11 2019, di situ memang tertulis bahwa riset itu harus dilakukan berdasarkan haluan,” ujar Handoko.

Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan tidak ada dasar hukum yang bisa melegalkan opsi Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri, menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN.

“Saya tidak ada masalah person, tapi dari segi struktur mungkin. Pertama, dasar hukum tidak ada,” kata Mulyanto pada Jumat (30/4).

Menurutnya, aturan Ketua Dewan Pengarah BPIP menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sebelumnya pernah dituangkan di Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Namun, lanjut dia, rancangan regulasi itu telah dihapus dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) karena menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Diketahui, ada delapan orang yang menjabat di Dewan Pengarah BPIP. Mereka adalah:

1. Megawati Soekarnoputri – Ketua Dewan Pengarah
2. Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno – Wakil Ketua Dewan Pengarah
3. Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif – Anggota Dewan Pengarah
4. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto – Anggota Dewan Pengarah
5. Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe – Anggota Dewan Pengarah
6. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.I.P. – Sekertaris Dewan Pengarah
7. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. – Anggota Dewan Pengarah
8. Rikard Bagun – Anggota Dewan Pengarah