Pemerintah India Minta Twitter Hapus Konten Kritik Terkait Covid-189
Abadikini.com, JAKAARTA – Pemerintah India dinilai meminta Twitter untuk menghapus. 52 unggahan warganya di Twitter telah dihapus karena mengkritik penanganan gelombang kedua Covid-19.
Kicauan yang dihapus umumnya berisi konten terkait kekurangan obat, tempat tidur, kremasi massal, dan berkumpulnya massa di Kumbh Mela di tengah pandemi Covid-19. Meskipun diblokir di India, Twitter masih tetap bisa diakses.
Twitter menyetujui permintaan pemerintah India untuk menghapus konten. Namun, Twitter hanya menghapusnya dari wilayah India.
Twitter menyetujui permintaan pemerintah India untuk menghapus konten. Namun, Twitter hanya menghapusnya dari wilayah India. Konten tersebut akan tetap bisa diakses masyarakat global di luar wilayah India.
Unggahan yang dihapus tersebut bukan dari kalangan rakyat biasa. Melainkan dari publik figur seperti Anggota Parlemen India Revanth Reddy, Menteri Negara Bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, aktor Vineet Kumar Singh, dan dua pembuat film kenamaan India Vinod Kapri dan Avinash Das.
Dalam pernyataannya kepada Medianama, Twitter berargumen penghapusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Selain mengacu pada ketentuan Twitter, juga mengacu pada yurisdiksi hukum di India.
“Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten melanggar Aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan,” kata Twitter.
“Jika dianggap ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses konten hanya di India,” tambah Twitter.
Adapun konten Moloy Ghatak yang dihapus pemerintah India adalah pernyataan ‘Tidak akan pernah memaafkan Perdana Menteri India atas tindakan meremehkan penanganan pandemi Covid-19, dan mengekspor vaksin ke negara lain’.
