China Mulai Khawatirkan Asetnya di Myanmar

Abadikini.com, NAYPYDAW – Pasca massa pendemo menolak kudeta lakukan pembakaran 32 pabrik perusahaan China di Myanmar pada Minggu (14/3) pekan lalu semakin memperkeruh situasi di negara Burma itu. Banyak pabrik perusahaan China yang ditutup akibat insiden itu.

Menurut seorang perwakilan dari pabrik garmen di kota Shwepyitar Yangon, para pekerja migran di pabrik-pabrik perusahaan China itu memilih bersembunyi menghindari amukan massa.

Pemerintah China pun mendesak Myanmar bersikap untuk mengambil langkah lain jika aparat keamanan tidak dapat menangani gejolak sosial dan menyebabkan kekacauan terus berlanjut.

Sementara, akun Twitter kelompok pro-demokrasi Myanmar menuduh tentara yang menyerang pabrik dengan tujuan untuk ditimpakan kepada massa pengunjuk rasa.

Diketahui selama ini China dan Myanmar terlibat proyek bernilai miliaran dolar dalam program Prakarsa Jalan dan Sabuk (BRI), termasuk pembangunan pipa minyak dan gas serta pelabuhan ke Samudera Hindia.

China juga tidak menunjukkan sikap menentang atau mendesak ketika militer Myanmar tetap menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran.

Ketika aparat keamanan Myanmar menembaki pengunjuk rasa hingga jatuh korban jiwa, China menghadapi dilema harus mendukung militer atau berpihak pada masyarakat yang semakin anti-China.

“China tidak terlalu peduli siapa yang ada di pemerintahan, tetapi menginginkan pemerintah yang akan melindungi proyek dan kepentingan China,” kata seorang pengamat politik Myanmar, Richard Horsey, seperti dikutip dari France 24, Rabu (17/3/2021).

“Ini adalah militer yang menurut Beijing tidak dapat membawa stabilitas dan semakin China mencoba membangun hubungan dengan rezim itu, semakin banyak publik yang justru menjaga jarak,” lanjut Horsey.

Setelah kejadian pembakaran pabrik, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menuntut junta Myanmar melindungi aset perusahaan dan para pekerjanya.

Di Myanmar, kemarahan publik juga ditumpahkan terhadap sejumlah proyek infrastruktur yang dibangun dengan bantuan dana dari China.

Pembangunan bendungan Myitsone senilai US$3,6 miliar di negara bagian Kachin ditentang masyarakat.

Pasar China juga dinilai turut merusak lingkungan dan merampas sumber daya alam di Myanmar akibat eksploitasi kayu langka serta penambangan batu giok dan rubi.

“Setiap pemberontakan rakyat yang besar terhadap kepentingan China dapat menular dan menyebarkan keluhan anti-China melalui Kamboja, Laos dan di tempat lain,” terang seorang profesor ilmu politik di Universitas Chulalongkorn Thailand, Thitinan Pongsudhirak.

Akan tetapi di samping kepentingan ekonomi, kata Thitinan, China juga sangat membutuhkan legitimasi kepemimpinan global dan tidak dapat menutup mata terhadap praktik kediktatoran.

China menikmati pengaruh luar biasa atas kondisi di Myanmar, tetapi sejauh ini menolak menyebut tindakan militer itu sebagai kudeta.

Para pengamat mengatakan pihaknya juga mempertahankan aliansi dengan milisi etnis di perbatasan China, yang telah berperang dengan militer Myanmar selama beberapa dekade.

China hanya mendesak supaya seluruh pihak di Myanmar meredakan ketegangan usai kudeta.

Pada 11 Maret 2020 lalu, mereka menandatangani pernyataan Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Meski begitu, China tetap menjadi wasit yang potensial dalam percaturan politik global.

“China dapat memainkan peran mediasi langsung atau tidak langsung untuk kompromi yang dinegosiasikan,” kata seorang analis politik dari Yangon Center for Independent Research, Soe Myint Aung.

Menurut dia, langkah pertama yang harus ditempuh China adalah mengatasi kemarahan dan kecurigaan publik atas dukungan terhadap junta militer Myanmar.

“China menjaga Tatmadaw, itu adalah masalah utama di negara kami,” kata seorang pendukung pro-demokrasi di Yangon.

Baca Juga

Back to top button