Ketua DPRD DKI Ikut Terseret Gegara Rumah DP Rp 0 Gubernur Anies
Abadikini.com, JAKARTA – Nama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mencuat dihubung-hubungkan soal proyek kasus pengadaan lahan rumah DP nol rupiah. Saat ini Dirut Sarana Jaya Yoory C Pinontoan berurusan dengan KPK.
Prasetyo Edi mengatakan, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengetahui keterlibatannya dalam proyek tersebut.
“Yang bertanggung jawab? Ya Gubernur, Gubernur tahu kok, di sini keterlibatan Gubernur…,” kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi tersebut, dikutip dari detikcom, Selasa (16/3/2021).
Selain itu, Prasetyo menyoroti sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat rapat dengan Sarana Jaya. Dia menilai Riza Patria tidak mengerti permasalahan DP rumah nol rupiah.
“Makanya saya katakan dalam rapat Sarana Jaya, masa Wagub tidak bisa menjawab, tidak mengerti masalah program DP nol rupiah,” katanya.
Prasetyo mengatakan hanya mengesahkan anggaran sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dia menyebut pencairan dana diatur dalam Pergub.
“Kalau saya cuman mensahkan, diserahkan semua uangnya, apa yang dia minta diserahkan kepada mereka lagi dong, pengesahan itu ada di tangan BUMD, di tangan eksekutif dan dibuat Pergub 1 sampai tahap pencairan. Itu ada pergubnya. Jadi saya nggak ngerti, fungsi saya cuman megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan,” ucapnya.
Seperti diketahui, KPK saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program DP Rp 0 oleh Sarana Jaya. KPK telah menetapkan Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka.
Lahan di Pondok Ranggon tersebut dimaksudkan untuk bank tanah Pemprov DKI Jakarta. Wagub DKI Ahmad Riza Patria sebelumnya mengungkapkan lahan yang dibeli PD Sarana Jaya itu salah satunya juga ditujukan untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah atau nol persen.
“Ya kurang-lebih yang dibeli Sarana Jaya itu untuk DP 0 persen, di antaranya ya,” kata Riza saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/3/2021).
Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan nama Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya sebagai tersangka.
Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Kini Indra Sukmono ditunjuk menjadi Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
