Trending Topik

Ini Jawaban KPK Atas Ucapan Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati

Abadikini.com, JAKARTA – Tersangka dugaan korupsi suap perizinan ekspor benih lobster (benur), Edhy Prabowo mengakui siap dihukum mati dan bahkan lebih jika dia memang terbukti bersalah apa yang telah disangkakan kepadanya.

Atas ucapan mantan Menteri KKP tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi dengan santai. Menurut dia saat ini KPK tengah fokus terhadap bukti-bukti yang melibatkan anak Buah Prabowo Subianto itu.

Lanjut Ali Fikri, soal kesiapan Edhy Prabowo siap dihukum mati KPK hanya bisa menyerahkan pada proses peradilan.

“Saat ini masih proses penyidikan masih berjalan. KPK telah memiliki bukti-bukti yang kuat atas dugaan perbuatan para tersangka tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Fikri Ali mengatakan, saat ini penyidik KPK tengah fokus membuktikan tindakan suap yang dilakukan Edhy Prabowo dkk keputusan ada di Majelis Hakim nanti.

“Fakta hasil penyidikan akan dituangkan dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan oleh JPU KPK. Namun, terkait hukuman tentu majelis hakimlah yang akan memutuskan,” ucap Ali.

Diberitakan sebelumnya Anak buah Prabowo Subianto itu mengaku siap bertanggung jawab dan dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus yang menjeratnya semasa memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu.

Hal ini disampaikan Edhy kepada media di pelataran Gedung KPK, Senin (22/02/2021).

“Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan,” katanya, dikutip dari Antara.

Ia pun mengklaim setiap kebijakan yang diambilnya salah satunya soal perizinan ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat.

“Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya,” kata Edhy.

Edhy lantas bercerita saat dia menjalankan tugasnya sebagai Menteri KKP saat mengeluarkan kebijakan perizinan kapal.

“Anda liat izin kapal yang saya keluarkan ada 4 ribu izin dalam waktu 1 tahun saya menjabat. Bandingkan yang sebelum yang tadinya izin sampai 14 hari saya bikin hanya 1 jam, banyak izin-izin lain,” ungkap dia.

Baca Juga

Berita Terkait
Close
Back to top button