Joe Biden Bakal Ubah Hubungan dengan Arab Saudi
Abadikini.com, WASHINGTON DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana akan mengubah hubungan diplomatik antara Amerika dengan kerajaan Arab Saudi.
Terkait dengan hal tersebut, menurut Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki menyampaikan bahwa nantin Presiden Joe Biden yang akan berdiplomasi langsung dengan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz, bukan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS).
Sikap negara adidaya itu berbeda dengan mantan presiden sebelumnya Donald Trump di mana menantu dan penasihat seniornya Jared Kushner menjaga hubungan dengan Saudi lewat MbS.
Kala itu, Trump diketahui telah menjalin komunikasi dengan MbS dan bekerja sama di berbagai bidang, seperti menyelesaikan konflik Qatar dan negara-negara Teluk.
“Kami telah menjelaskan sejak awal bahwa kami akan menyesuaikan kembali hubungan dengan Arab Saudi,” kata Psaki seperti dikutip dari Reuters, Rabu (17/2/2021).
MbS selama ini dianggap pemimpin de facto Arab Saudi dan penerus takhta kerajaan. Namun namanya tercoreng setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.
Khashoggi tewas di tangan personel keamanan Saudi yang dianggap dekat dengan putra mahkota.
Menurut Psaki, Arab Saudi sangat membutuhkan pertahanan diri dan AS akan bekerja sama dalam hal tersebut.
“Kami memperjelas area di mana kami memiliki ketidaksepakatan dan di mana kami memiliki kekhawatiran. Dan itu tentu saja merupakan perubahan dari pemerintahan sebelumnya.”
Biden telah menekan Arab Saudi untuk memperbaiki catatan tentang hak asasi manusia, salah satunya pembebasan tahanan politik pembela hak perempuan.
Psaki mengatakan dalam waktu dekat Biden akan menghubungi Raja Salman.
“Yang setara dengan presiden adalah Raja Salman. Pada waktu yang tepat dia akan berbicara dengannya. Tapi saya tidak bisa menentukan kapan waktunya,” ujar Psaki.
Sebelumnya Biden juga menyatakan akan meninjau ulang kerja sama militer dengan Arab Saudi terkait perang Yaman.
Termasuk meninjau kembali keputusan menetapkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman sebagai kelompok teroris.
Pemerintahan Trump menetapkan Houthi sebagai kelompok teroris pada 11 Januari lalu. Selama ini Trump juga selalu mendukung Saudi untuk berperang dengan kelompok Houthi, dengan menjual beragam persenjataan.
Keputusan menetapkan Houthi masuk ke dalam daftar kelompok teroris dinilai akan mempersulit upaya perundingan damai. Bahkan, hal itu juga bisa memperburuk situasi di negara itu, dan menyulitkan masuknya arus bantuan logistik bagi rakyat sipil.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bersekutu untuk menggempur kelompok Houthi, walau akhirnya mereka pecah kongsi. Sebab, UEA juga mendukung kelompok pemberontak lain di selatan Yaman.
