Moeldoko Didesak Mundur dari KSP, Mundur untuk Maju?
Abadikini.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko kini tengah berada di persimpangan di jalan. Pasalnya, adanya desakan dari sejumlah pihak yang menuntutnya untuk mundur dari KSP.
Usai dikaitkan dengan isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Suara-suara yang mendesak pengunduran diri mantan Panglima TNI itu salah satunya berasal dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan.
Irwan menegaskan, langkah mundur Moeldoko tersebut adalah untuk menjaga marwah Istana dan Presiden Jokowi. Jangan sampai justru masyarakat yang meminta Jokowi untuk memberhentikannya.
“Secara kesatria seharusnya pak Moeldoko mengundurkan diri,” ujar Irwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/2/2021).
“Jangan sampai publik meminta Jokowi menertibkan atau meminta beliau mundur,” tegas Anggota Komisi V DPR RI asal Kalimantan Timur itu.
Irwan mengaku, dirinya siap pasang badan jika Moeldoko berani mengganggu AHY. Karena menurutnya, AHY telah dipilih secara sah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
“Jangan coba ganggu Mas AHY. Bukan soal elektoral, tapi kedaulatan dan harga diri Mas AHY. Kami pasti lakukan perlawanan,” tukasnya.
Bahkan, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitannya di sosial media Twitter telah blak-blakan soal keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta AHY.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” tulis akun @Andiarief pada Senin (1/2/2021)
Sementara itu, Founder Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani juga menyarankan hal serupa.
Saiful mengatakan, jabatan KSP terhadap Moeldoko sangat melekat. Menurut dia, tidak etis jika ikut cawe-cawe terhadap partai politik lain.
Lanjut dia menjelaskan, Moeldoko tidak punya hubungan organisasi dengan Demokrat. Moeldoko juga bukan anggota partai Demokrat
“Di sisi lain, dia pejabat negara yang berhubungan langsung dengan presiden. Moeldoko sudah mengakui setidaknya bertemu dengan kelompok yang berkepentingan dengan kepemimpinan Demokrat. Kalau bukan kepala KSP dia enggak punya nilai penting untuk bertemu dengan kelompok tersebut. Di situ ada konflik kepentingan. Tidak dibenarkan ia cawe cawe. Pejabat negara harus menjamin kebebasan dan independensi setiap partai politik. tiap partai ada AD/ART-nya,” tegas Saiful dilansir dari Merdeka, Rabu (3/1/2021).
Di lain pihak, Moeldoko juga telah merespon tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.
Moeldoko membantah adanya keterkaitan istana bahkan Presiden Jokowi atas isu kudeta AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Dia meminta agar publik tidak membawa-bawa Presiden Jokowi. Sebab, kata dia Presiden Jokowi sama sekali tidak tahu menahu soal isu kudeta AHY itu.
Bahkan dirinya menegaskan tidak ada kaitan secara institusional atas isu yang tengah memanas tersebut.
“Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP,” tegas Moeldoko.
