Kecewa Hasil Pemilu, Militer Myanmar Rebut Kekuasaan Sipil, Pengamat: Bukan Sekadar Kudeta Militer

Abadikini.com, YANGOON – Militer Myanmar dikabarkan melakukan kudeta usai merasa tidak puas dengan hasil Pemilu yang digelar pada November 2020 silam, Senin (1/2/20201).

Dihimpun dari Frontier Myanmar, penangkapan terjadi sekitar pukul 02.30 waktu setempat dan segera setelahnya media sosial Facebook mulai dipenuhi berbagai informasi dan perkembangan terkait penangkapan tersebut.

Beberapa anggota parlemen bahkan melakukan live-streaming penangkapan mereka sesaat sebelum jalur komunikasi telepon dan internet terputus pada akhirnya di Nay Pyi Taw, ibu kota Myanmar, menyusul Yangon pada pukul 07.30 pagi harinya.

Pada Pemilu November 2020, Partai milik Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, menang telak dalam pemilu November tahun lalu. Namun, kubu militer tidak mengakuinya dan menuduh pemilu dicurangi.

Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) menang telak pada pemilu lalu dengan meraup 346 kursi di parlemen dari total 491 kursi yang tersisa untuk anggota parlemen terpiliih, mengalahkan Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer Myanmar, atau disebut Tatmadaw.

Menanggapi hasil tersebut, pihak militer menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar (UEC) agar mengulang pemilu. UEC sendiri mengatakan tidak ada temuan kecurangan dari hasil pemilu November lalu, akan tetapi pihaknya mengakui ada kejanggalan terkait daftar pemilih yang saat ini tengah diselidiki UEC.

Melansir BBC, Panglima Tertinggi Tentara Jenderal Min Aung Hlaing yang tak terima dengan hasil pemilu, dalam pidatonya pada 27 Januari, memperingatkan bahwa “konstitusi akan dihapuskan, jika tidak diikuti.” Pernyataannya ini kemudian dimaknai sebagai ancaman kudeta mengacu pada kudeta militer pada 1962 dan 1988.

Kendati demikian, militer seolah meralat ucapan jenderal besarnya itu dan justru menuding media memaknai pernyataan sang jenderal di luar konteks.

Bagaimana pun, penangkapan dini hari pada 1 Februari itu menjadi manifestasi atas pernyataan sang jenderal.

Militer kemudian mengumumkan Myanmar dalam status darurat selama satu tahun ke depan dan menunjuk Wakil Presiden Pertama (Myanmar memiliki dua wakil presiden) yang juga mantan Jenderal Komando militer Myanmar Myint Swe sebagai Plt presiden hingga tahun depan.

NLD telah membenarkan bahwa para pejabat tinggi ditangkapi tentara dari rumah-rumah mereka.

Juru bicara NLD, Myo Nyunt, kepada Reuters, menyerukan orang-orang Myanmar untuk tidak bertindak gegabah. “Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya.

Dia juga menduga bahwa dirinya akan segera ditangkap. Nyunt mengatakan kepada AFP bahwa dia sangat mengkhawatirkan nasib Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

“Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta,” katanya.

Sementara itu, Direktur Burma Campaign UK, Mark Farmaner, menyebut pada pemerintah sipil yang dipimpin Ang San Suu Kyi dalam beberapa tahun terakhir, militer masih punya jatah dan kendali penuh terhadap sejumlah pos kementerian penting seperti kementerian pertahanan, perbatasan, dan dalam negeri.

“Menjadi tak masuk akal mereka melakukan ini. Militer punya keuntungan besar dalam reformasi yang terjadi selama 10 tahun terakhir,” ujar Farmaner kepada Sky News.

Belum lagi jika dihitung jatah kursi di parlemen yang seperempat dari total 664 kursi merupakan milik pejabat militer tanpa perlu mengikuti pemilu.

“Kita lihat saja apakah nanti akan timbul perpecahan di internal militer atau apa sesungguhnya motif mereka,” lanjut Farmaner.

Farmaner menilai tak ada keuntungan bagi militer jikapun berhasil menguasai pemerintahan mengingat dunia internasional akan memberi sanksi terhadap Myanmar dan “itu akan merugikan Myanmar dari segi ekonomi.”

Diketahui, Jenderal Hlaing, aktor utama dalam kudeta militer Myanmar, sejatinya akan mundur dari jabatan Panglima Tertinggi Tentara Myanmar dan pensiun di usia 65 tahun pada Juli mendatang. Dengan kudeta ini, Hlaing setidaknya memberikan dirinya waktu satu tahun–atau mungkin lebih–untuk berkuasa setelah pemerintahan kembali jatuh ke tangan militer.

“Ini adalah kudeta Min Aung Hlaing, bukan sekadar kudeta militer. Ini soal posisinya dan kekuasaannya,” cuit Farmaner dalam akun Twitternya.

 

Baca Juga

Back to top button