Trending Topik

Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Nilai Kader PBB Layak Masuk Mengawal Isu Keumatan

Abadikini.com, JAKARTA – Sejak pengangkatan menteri sampai staf khusus, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah hampir memberikan kursi kepada seluruh kader partai pendukung, kecuali Partai Bulan Bintang dan Hanura.

Baca Juga

Padahal pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung pernah mengatakan bahwa presiden bakal mengakomodir PBB untuk menempati posisi di pemerintahan lima tahun ke depan.

Joko Widodo yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin didukung oleh sepuluh partai, baik yang kini mendapat suara di DPR maupun tidak. Partai pendukung Jokowi antara lain, PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PBB, PSI, Perindo, serta PKPI.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan,
penangkapan kedua menteri di Kabinet Indonesia Kerja menjadi momentum untuk mengevaluasi kabinet. Menurutnya, masih ada partai koalisi yang belum duduk di pemerintahan, salah satunya PBB.

“PBB kan ada sosok besar, Prof Yusril Ihza Mahendra. Tapi tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen, apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen ke Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB, red),” kata Ujang Komarudin dalam keterangannya, Senin (21/12/2020).

Menurut Ujang, kader partai Islam seperti PBB layak untuk menjadi tim kabinet, karena disampaing manfaat profesionalnya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang lemah di pemerintahan saat ini.

“PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan,” ujarnya.

Menurut Ujang, ada kemungkinan reshuffle terjadi selain di dua pos kementerian yang menterinya tersangkut kasus korupsi. Ujang menilai reshuffle juga dimungkinkan terjadi di pos kementerian lain yang dianggap tak optimal kinerjanya oleh Presiden Joko Widodo.

“Momentum awal tahun ini tepat, karena menteri baru yang ditetapkan bisa mulai bekerja di awal tahun dengan APBN tahun anggaran baru. Dengan demikian menteri bisa mengikuti perjalanan penggunaan anggaran di tahun anggaran berjalan,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam dua pekan berturut-turut di akhir November dan awal Desember, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus kader Partai Gerindra Edhy Prabowo dan Menteri Sosial sekaligus kader PDIP Juliari Batubara, ditangkap KPK lantaran diduga menerima suap.

Bahkan desakan reshuffle semakin menguat setelah dua menteri di Kabinet Indonesia Kerja menjadi tersangka kasus korupsi.

Baca Juga

Back to top button