Koalisi Partai Pro Demokrasi: Sudah Waktunya Sistem Pemilu Pakai FT

Abadikini.com, JAKARTA – Terkait perkembangan RUU Pemilu yang sudah ada di Baleg DPR RI, tujuh partai politik pro demokrasi telah menyatakan sikapnya. Tujuh parpol itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Hanura, Pertai Berkarya, Perindo, Partai Garuda, PSI, dan PKPI.

Sekretaris Jenderal Partai Hanura Gede Pasrk Suardika mengungkapkan, meskipun tujuh parpol tersebut berada di luar DPR, namun mereka tetap mengawasi proses RUU Pemilu.

“Kami yakin upaya-upaya yang dimunculkan dalam RUU Pemilu terkait kenaikan Parliamentary Threshold (PT) adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Demokrasi,” kata Gede Pasek saat menggelar pertemuan yang berlangsung di rumah Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (7/12)

Sementara itu Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, pada Pileg 2019 terdapat suara yang tidak terakomodasi di DPR sebesar 13,6 juta. Padahl suara tersebut dari rakyat yang memilih dalam pemilu.

“Perlu diingat bersama. Suara ini adalah suara sah dari warga negara Indonesia, namun hangus begitu saja karena adanya aturan PT 4 persen. Lho kok ini malah mau dinaikkan dan dibuat berlaku di DPRD provinsi dan kota. Ini jelas keblinger,” tegas Ahmad Rofiq yang diamini oleh Sekjen Berkarya Andi Picunang.

Rofiq juga memaparkan parliamentary threshold adalah pengkhianatan demokrasi, karena ini menghilangkan suara sah rakyat. Asas keadilan tidak terpenuhi. Menurut Koalisi Partai Politik Pro Demokrasi, sudah waktunya sistem Pemilu menggunakan Fraction Threshold (FT).

Ambang batas FT ini dapat menyelamatkan suara rakyat dan tidak ada yang terbuang dan tentu akan membuat demokrasi semakin baik. FT ini menjadi cermin bahwa demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

“Intinya, semua celah akan kami cermati, termasuk kemungkinan ke MK. Namun, kami meyakini bahwa masih banyak kawan-kawan di DPR RI yang sepakat dengan pemikiran kami,” ucap Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor.

“Komunikasi-komunikasi politik seperti ini yang akan terus kami kedepankan. Jangan sampai akhirnya demokrasi kita kandas oleh oligarki kekuasaan,” ucap Sekjen PSI Raja Juli Antony.

Baca Juga

Back to top button