Ini Alasan Warga Babelan Demo Desak Bupati Eka Supria Atmaja Rombak Direksi PT BBWM
Abadikini.com, BEKASI – Kesal dengan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang urung respons atas permintaan warga untuk segera menggantikan manajemen Direksi PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) karena tak becus kelola perusahaan gas milik negara itu. Warga Babelan kembali turun aksi demonstrasi, Selasa (6/10/2020).
Koordinator aksi warga Babelan Suhermin mengatakan alasanya mendesak Bupati Bekasi untuk segera merombak jajaran Direksi di PT BBWM. Dikatakanya, di wilayah Babelan ini ada Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), dulu sebelumnya dikelola oleh prusahaan swasta bernama PT Odira Energi Persada (PT Odira).
Menurutnya, pada waktu kilang minyak di kelola PT Odira selalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui program-program kemasyarakatan yang sangat real dan nyata terutama melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Seperti pengadaan air bersih untuk masyarakat, kegiatan-kegiatan keagamaan, kepemudaan itu real semua. Artinya ke masyarakat itu menyentuh melaui program-programnya PT Odira saat itu. Nah setelah di take over dan diambil alih oleh Badan Usaha Milik Daerah bernama PT BBMW itu justru tidak jelas program-progmnya, padahal seharunyakan lebih bagus lagi dari prusahaan swasta yang sebelumnya (PT Odira-red),” kata Suhermin kepada Abadikini.com saat dikonfirmasi via sambung telepon, Selasa (6/10/2020).
Bahkan terang Suhermin, sejak tahun 2016-2019 justru PAD yang diberikan oleh PT BBMW kepada pemerintah itu justru menurun. beda halnya saat setoran PAD dari PT Odira ke pemerintah daerah. Kala itu kata Suhermin, PT Odira menyetor ke pemerintah kabupaten Bekasi bisa mencapai Rp 50 Miliar.
“Akan tetapi pas di pegang oleh PT BBMW di tahun 2016-2019 hanya bisa menyetor Rp 2,5 Miliar. Inikan jauh derastis sekali, ini yang kami menilai ada apa di badan BUMD seperti itu,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, hampir 70 persen pengelolaan anggaran oleh BUMD yang bernama PT BBMW itu tidak mengarah sepeserpun melalui SCR nya kepada masyarakat.
Patalnya lagi tutur Suhermin, disaat masyarakat umum kesulitan mendapatkan gas subsisi, ternyata masyarakat Babelan juga sama, ikut kesulitan mendapatkan gas.
“Padahalkan ada Prusahaan Migas di sini, ada Prusahaan gas, jadi setidaknya ada program-program mengadaan gas untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. paling tidak minimal ada gas murah lah. Akan tetapi ini berbanding terbalik lah seperti tidak ada manfaatnya Prusahaan gas itu ada di kawasan Babelan ini,” tuturnya.
Lanjut Suhermin menegaskan bahwa aksi demontrasi yang dilakukan hari ini, Selasa (6/10) bukanlah yang pertama kali tapi ini sudah yang ketiga kalinya.
“Tanggal 3 Februari 2020 kami sudah melakukan aksi ke kantor Bupati dan diterima langsung Bupati waktu itu. Janji bupati saat itu katanya beliau akan melakukan sebuah kajian dengan merekomendasikan kepada BPK untuk turun mengaudit. Dan kalau memang nanti ditemukan kejanggalan-kejanggalan makan akan di lakukan pergantian Direksi PT BBWM,” beber Suhermin mengungkapkan ucapan Bupati Eka Supria Atmaja kala itu.
Selanjutnya terang Suhermin, terjadilah audit BPK dengan 7 rekomendasi. Akan tetapi dalam perjalanan tidak ada juga perkembangan terkait dengan menjalankan 7 rekomendasi BPK tersebut.
“Akhirnya kami kembali audiensi dengan Bupati sekaligus kami memberikan dukungan moril kepada bupati berupa petisi warga, agar Bupati segera melakukan perombakan Direksi di PT BBWM itu, namun tidak ada juga kejelasan dari Bupati,” keluhnya.
“Sehingga pada tanggal 24 Desember 2019 kami masyarakat Babelan durun aksi sekaligus mendesak kepada Bupati kembali,” tegasnya.
Tapi menurut Suhermin, saat itu mereka ditemui oleh Asisten Daerah H. Entah Iswanto dan Kabag Ekonomi Gatot Purnomo, akan tetapi hasilnya teman-teman anggap kurang memuaskan.
“Karena beliau-beliau hanya bahasanya akan menampung dan menginformasikan dan melaporkan kepada Bupati. Sampai saat ini tidak ada sama sekali komunikasi ataupun realisasi maka itulah kami melakukan aksi kembali di tanggal 6 Oktober ini,” tegas Suhermin.
Selan menuntut perobakan Direksi di PT BBWM milik pemerintah daerah itu, Suhermin dan warga Babelan juga menuntut agar di hidupkan kembali SCR pemberdayaan kepada masyarakat Babelan dengan jelas dan tepat sasaran. Serta juga kembali terapkan program gas murah untuk masyarakat Babelan.
“Bagi kami mau ganti Direksi atau tidak bukan sebuah persoalan. Yang penting bagi kami adalah aspirasi masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan dana CSR yang pernah dilakukan oleh perusahaan sebelumnya (PT Odira) itu bisa terealisasi seperti yang sudah-sudah,” harapnya.
