Buat Ketakutan Warga DKI, Arief Poyuono Desak Prabowo Ganti Gubernur Anies dengan Ariza Patria Sekarang Juga
Abadikini.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tidak layak lagi memimpin Ibu Kota. Karena itu, Anies sudah pantas dinonaktifkan.
Hal itu lantaran keputusannya yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) jilid II di Ibu Kota.
Demikian disampaikan Arief Poyuono dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).
“Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi,” kata Arief.
Waki Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, dampak dari keputusan yang diambil Anies secara sepihak itu lebih berbahaya.
Pasalnya, secara otomatis, Anies sudah menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.
“Kalau dibiarkan, maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.
Karena itu, sambungnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus segera bertindak.
Dengan segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur DKI Jakarta.
“Untuk itu juga, Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi gubernur,” paparnya.
Menurutnya, Partai Gerindra juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan.
“Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu ke mana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini,” ujarnya.
Pendapat senada juga dilontarkan politisi PDIP Ruhut Sitompul yang menilai 59 negara melarang masuk warga negara Indonesia (WNI) masuk wilayahnya, disebabkan oleh Anies Baswedan.
Menurut Ruhut, PSBB secara ketat itu dipicu kebijakan Anies Baswedan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi.
Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum.
“Iya (karena ganjil genap). Kan jelas dia tidak konsekuen,” ujarnya seperti dikutip Abadikini.com dari JPNN.com, Kamis (10/9/2020).
Semestinya, PSBB transisi tetap harus diberlakukan seperti PSBB awal.
“Termasuk tidak ada ganjil genap. Eh, tahunya ganjil genap dia kurangi (jalankan lagi, red). Itulah fatal,” tegas Ruhut.
Belum lagi kebijakan fatal lainnya seperti pembukaan kawasan Car Free Day (CFD) walaupun belakangan disiasati dengan program lain.
“Car Free Day itu fatal walaupun malu-malu kucing sekarang dia tutupi. Dia ganti dengan bicycle free day. Itu konsumerisme,” kata Ruhut.
Akhirnya, lanjutnya, masyarakat ramai-ramai membeli sepeda. Sedangkan rakyat tengah dalam kondisi susah.
“Ini Anies memang enggak ada mampu jadi gubernur DKI,” ujar mantan politikus Demokrat ini.
“Karena itu, jujur saja saya sudah kebayang kalau dia jadi gubernur. Enggak salah zaman Pak Jokowi dia dipecat jadi menteri pendidikan,” sambungnya.
Karena itu, politisi yang juga advokat ini meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan ikut membenahi Jakarta.
Bila perlu, kata Ruhut, jabatan Gubernur DKI dijalankan saja oleh pelaksana tugas.
“(Mendagri) Harus (turun tangan). Kalau perlu bikin Plt Gubernur. Anies sudah tidak mampu,” tegasnya.
Mantan anggota Komisi III DPR ini punya argumentasi kenapa permintaannya ini dirasa sangat wajar.
Pasalnya, menurut Ruhut, sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI, disebabkan kebijakan Anies.
“Kalau enggak mau ke mana kita? Akhirnya kita kena sanksi 59 negara kan. Itu kan karena Jakarta,” ungkapnya.
“Untung mereka-mereka tetap tidak menutup investasi, tetap berinvestasi di Indonesia,” tandas Ruhut.
