Bahrain Tegaskan tidak akan Berdamai dengan Israel hingga Palestina Merdeka
Abadikini.com, MANAMAH – Pemerintah Kerajaan Bahrain menyatakan menolak mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, jika belum ada jaminan Palestina bakal merdeka.
Bahrain juga menyatakan hanya akan melakukan normalisasi hubungan hanya jika Arab Saudi yang dinilai menjadi pemimpin di jazirah Arab membuat kesepakatan dengan Israel.
Dilansir Middle East Monitor via CNN, Rabu (2/9), sikap itu disampaikan langsung kepada Penasihat sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, yang melakukan kunjungan ke Bahrain sehari setelah memimpin lawatan delegasi Amerika Serikat-Israel di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Kunjungan Kushner itu untuk menandai dimulainya hubungan diplomatik secara terbuka dan penuh antara Israel dan UEA.
Harapan Kushner untuk mengubah posisi Bahrain seketika pupus ketika Raja Hamad Bin Isa Al-Khalifa menyatakan bahwa dia tidak bisa mencapai kesepakatan dengan Israel sebelum Arab Saudi ikut bertindak.
Meskipun pihak Riyadh memuji inisiatif UEA-Israel, tetapi negara itu tetap mempertahankan posisinya. Sesuai dengan sikap sebagian besar negara Arab selama puluhan tahun, Arab Saudi berkeras bahwa tidak akan ada langkah normalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Yahudi itu menyetujui pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Pada 2002, mendiang Raja Abdullah pernah menawarkan normalisasi penuh kepada Israel. Tawaran itu sebagai imbalan atas usul negara Palestina di bawah kesepakatan Prakarsa Perdamaian Arab.
Meski begitu, tawaran itu tidak pernah diterima oleh Israel dan justru sebaliknya, negara Zionis itu malah memperkuat pendudukan di Tepi Barat.
Para kritikus berpendapat bahwa ketika dihadapkan dengan tawaran perdamaian yang tulus, Israel lebih memilih merampas tanah daripada berdamai.
Sikap Uni Emirat Arab yang mendesak agar kesepakatan normalisasi dapat mencegah aneksasi lebih lanjut atas wilayah Palestina berujung pada kekecewaan. Itu karena Israel hanya menangguhkan rencana pencaplokan sebagian Tepi Barat dan tidak menghentikan secara permanen.
Para penentang persetujuan normalisasi hubungan itu berpendapat, kesepakatan itu tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, justru membantu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan hak Israel untuk memperkuat posisi mereka.
