Pimpinan DPRD DKI Dukung Sanksi Denda Rp1 Juta bagi Warga Tak Pakai Masker
Abadikini.com, JAKARTA-Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait sanksi denda Rp1 juta bagi warga yang kedapatan berulang kali tidak menggunakan masker.
“Bagus itu supaya ada displin masyarakat,” kata Taufik di Jakarta, Senin (24/8/2020)
Menurut Taufik, Pemprov DKI harus melakukan segala cara agar masyarakat dapat disiplin di tengah pandemi Covid-19. Dengan begitu, diharapkan penularan tak masif di tengah masyarakat.
“Semua cara kan harus ditempuh supaya masyarakatnya disiplin,” katanya.
Lebih jauh politikus Partai Gerindra itu optimis jika kebijakan tersebut bakal berjalan dengan baik. “Iya optimis akan berjalan efektif,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan baru. Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19 pada 19 Agustus 2020.
Dalam Pasal 4, Anies menekankan setiap orang yang berada di DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi: menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika: berada di luar rumah; berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; dan/atau menggunakan kendaraan bermotor.
Warga juga wajib mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas; melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar orang; dan menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.
“Setiap orang yang tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 60 (enam puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),” urai Anies dalam Pasal 5.
Bagi setiap orang yang mengulangi pelanggaran tidak menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi kerja sosial atau denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut: pelanggaran berulang 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 120 (seratus dua puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).
Apabila, pelanggaran berulang 2 (dua) kali dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 180 (seratus delapan puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
“Pelanggaran berulang 3 (tiga) kali dan seterusnya dikenakan kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi selama 240 (dua ratus empat puluh) menit atau denda administratif paling banyak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah),” tegas Anies.
