Terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung RI Ada Upaya Menghilangkan Barang Bukti Kasus Besar
Abadikini.com, JAKARTA – Pengacara dan praktisi hukum Razman Nasution menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI pada Sabtu (22/8/2020) malam merupakan upaya penghilangan dokumen penting melibatkan beberapa kasus besar yaitu Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki dan Jiwasraya.
Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf pada pilpres 2019 itu menuding ada upaya kesengajaan dan menghilangkan barang bukti dalam peristiwa terbakarnya gedung Kejaksaan Agung tersebut sebab Kejagung saat ini tengah serius mengungkap kasus besar.
“Inilah potret buruk penegakan hukum di bangsa ini, saya menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI sengaja dilakukan untuk mnghilangkan dokumen dan barang-barang bukti mengingat Kejagung sekarang sedang serius menangani kasus-kasus besar seperti Kasus Jaksa Pinangki dan Jiwasraya,” kata Razman kepada wartawan, Minggu (23/8/2020).
Razman mengatakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memerintahkan Kapolri untuk segera mengusut tuntas peristiwa pembakaran tersebut.
Razman menambahkan ke depan agar jika ada kasus-kasus besar yang sedang ditangani baik oleh Kejagung, Polri dan KPK, sebaiknya dilakukan secara silent alias tidak terlalu di-publish. Karena, lanjut dia, akan banyak orang yang ketakutan dan mempersiapkan diri untuk mengambil langkah aman dan menyelamatkan diri.
“Jika sudah matang kasusnya langsung diproses pengadilan,” tutur Razman.
Razman curiga pernyataan dari Kapuspen Kejagung yang mengatakan tidak ada dokumen yang terbakar terkait kasus yang sedang ditangani kejagung. Menurutnya tidak perlu buru-buru mengatakan tidak ada dokumen yang terbakar terkait kasus yang ada di Kejagung.
“Apa dia tahu kalau misalnya berkas dipindahkan dari gedung 1 ke gedung lain oleh oknum di Kejagung. Harusnya selesai dulu penanganan gedung oleh pemadam kebakaran dan memang berkas-berkas aman baru bicara,” tegas Razman menyesalkan.
Razman juga mengingatkan agar Gedung Mabes Polri dn KPK untuk juga selalu waspada karena bisa jadi sasaran berikutnya.
“Pak Jokowi harus pimpin langsung pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang di negara ini,” pungkasnya.
