Muswil Damai Menuju Profesionalisme DPW PAN Jatim

Abadikini.com, SURABAYA – Selama satu bulan ini PAN dihajar dengan berbagai kasus baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan struktural partai. Mulai dari pemberitaan pembentukan partai baru, pernyataan Amien Rais dipecat, kasus prostitusi online yang melibatkan simpatisan PUAN DKI sayap partai, dan yang terbaru kasus Budi Djarot penghina Habib Rizieq Shihab yang terekam jejaknya pernah jadi caleg PAN di tahun 2014. Isu-isu ini menyebar cepat dan “sistematis” dapat menghancurkan PAN.

Partai politik di era global ini menuntut kecepatan respon partai menyikapi kasus demi kasus bak bola salju yang menggelinding cepat dan membesar. Kecepatan respon partai adalah bagian dari efektifitas kerja pengurus partai. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga sebaik apapun menjadi sia-sia bila sumber daya manusianya dalam hal ini pengurus tidak efektif dan efisien. Muswil Damai tidak berarti bila pengurus yang terbentuk hanya sekedar akomodasi masing-masing kubu tanpa disertai dengan penempatan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, right man on the right place.

Kepengurusan yang efektif dan efisien bukan hanya akan mampu merespon dengan cepat isu-isu yang beredar tetapi juga untuk memaksimalkan pencapaian target kerja partai, yaitu pemenangan suara di pemilu. Profesionalisme partai selain penempatan pengurus berbasis kapasitas dan kapabilitas sesuai bidang yang ada, tetapi juga yang utama adalah penempatan yang tepat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Tiga unsur pimpinan ini sangat menentukan arah dan kontrol kinerja partai sekaligus. Muswil kali ini bertepatan dengan masa pandemi dilakukan secara virtual, yang hanya memilih formatur.

Membaca perkembangan PAN Jawa Timur hingga hari ini pasca Kongres di Kendari relatif tenang tidak ada gerakan mengarah kepada pembentukan partai baru meskipun 26 DPD yang dikomandani DPW berada di pihak Mulfahri. Kehadiran mereka di acara Deklarasi Calon Ketua DPW H. Achmat Rubaie menunjukkan mereka bersedia mengikuti proses Muswil dengan memberikan Surat Dukungan. Dalam hal isu pembentukan partai baru kader PAN dapat dipastikan tidak ada, semua unsur pimpinan daerah dan anggota DPRD sepakat menjalankan muswil, artinya sebuah pengakuan bahwa mereka siap dengan aturan dan kebijakan Ketua Umum DPP PAN hasil Kongres.

Muswil Damai ini perlu saya tekankan terus untuk menjawab keraguan masyarakat di luar PAN apakah PAN akan solid atau pecah. Kesolidan PAN ini bukan berarti menghianati Bapak Amien Rais tetapi justru menjaga amanat Beliau untuk tetap menjaga dan membesarkan PAN, Insya Allah. Bagaimana kira-kira formulasi pengurus DPW PAN Jatim yang terbaik di tengah gencarnya serangan ke PAN dari dalam dan luar justru lebih menarik untuk dianalisis.

Muswil Damai menuju profesionalisme DPW PAN Jatim adalah target yang harus dicapai oleh Formatur terpilih dalam menyusun pengurus harian, bukan sekedar mengakomodasi berbagai pihak terkait internal konflik sejak Muswil di Kediri hingga Kongres di Kendari. DPD-DPD dan DPC-DPC memilih 4 (empat) calon formatur untuk diajukan kepada DPP dan dilengkapi oleh satu anggota formatur perwakilan DPP, mereka inilah yang menjalankan amanat menyusun secara lengkap susunan pengurus. Musyawarah mufakat formatur menjadi pilihan mekanisme penentuan siapa yang menjadi pengurus, termasuk pengurus utama yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Untuk tiga posisi ini bila musyawarah mufakat tidak mencapai kata sepakat maka akan menjadi kewenangan DPP untuk menentukan.

Siapakah sekiranya yang pantas untuk menempati posisi utama dan penting tersebut? Saya tidak dalam konteks berpihak pada siapapun, saya hanya ingin menyuarakan kegelisahan saya bermimpi memiliki pengurus yang ideal alias profesional untuk menjawab tantangan partai terkait ambang batas yang akan dinaikkan dan isu-isu yang mendiskreditkan keberadaan partai.

Posisi Ketua, sampai saat ini baru ada 2 (dua) yang beredar mencari dukungan ke DPD-DPD yaitu Bapak Ach. Rubaie Tim Sukses Zulkifli Hasan di Kongres dan Abdullah Abu Bakar Walikota Kediri. Posisi Ketua bila membaca hasil muswil di berbagai provinsi yang sudah selesai adalah diputuskan oleh DPP, posisi yang sulit ditentukan formatur, begitu pula dengan posisi Sekretaris dan Bendahara. Kemungkinan besar ketua adalah salah satu dari dua nama tersebut. Posisi Ketua adalah jabatan yang lebih bersifat simbolis sosok yang paling dipercaya oleh DPP tentunya yang sejalan dengan kebijakan Ketua Umum. Justru yang menarik adalah siapa yang akan menjadi Sekretaris dan Bendahara, karena dua jabatan ini sangat terkait dengan hal-hal teknis koordinasi. Simbolis bukan berarti ringan tanggung jawabnya tetapi yang terpilih sebagai Ketua sudah pasti adalah orang yang terbaik dari yang baik karena memegang tanggung jawab besar memenangkan PAN di 2024.

Secara umum bicara struktural organisasi tingkat Nasional maka akan ada pembagian wewenang dan tanggung jawab di masing-masing tingkatan. Untuk tingkat pusat yang terbesar adalah kewenangan mereka menyusun kebijakan partai baik internal maupun eksternal. Sedangkan tanggung jawab koordinatif dilakukan dalam bentuk instruksi baik langsung maupun melalui mekanisme Rakernas. Untuk tingkat wilayah atau Provinsi antara kewenangan kebijakan skala provinsi dan tanggung jawab koordinasi sama besarnya. Semakin turun tingkatan semakin kecil kewenangan yang dimiliki, Dewan Pimpinan Daerah adalah koordinator pelaksana teknis pemenangan partai. DPD relatif hanya menjalankan instruksi dari DPP untuk mengkoordinasi DPC-DPC. Pelaksana teknis alias ujung tombak pemenangan pemilu adalah DPC-DPC. Di sinilah dituntut profesionalitas calon pengurus di masing-masing tingkat.

Sekretaris dan Bendahara partai di tingkat wilayah adalah orang-orang yang harus memiliki konsep kerja selaras dengan Ketua. Mereka harus mampu menterjemahkan kebijakan pusat dan provinsi dalam bentuk teknis koordinatif ke DPD-DPD dan external di tingkat Provinsi. Sekretaris dan Bendahara adalah orang yang harus ikhlas berada di balik layar peran publik sang Ketua dan sibuk ke dalam menyelesaikan hal-hal teknis operasional partai. Jangan sampai Sekretaris dan Bendahara justru berlomba-lomba tampil di depan publik lalu mengabaikan tugas utamanya bertanggung jawab teknis operasional partai.

Di sinilah profesionalisme seorang Sekretaris dan Bendahara DPW PAN Jawa Timur periode 2020-2025 dituntut. Saya tidak dalam kapasitas memiliki kewenangan untuk menetapkan siapa yang sesungguhnya paling pantas sebagai Sekretaris dan Bendahara DPW PAN Jawa Timur tetapi sebagai kader partai sekaligus pengamat sosial politik saya ingin menyuarakan kegelisahan kader-kader di bawah khususnya daerah-daerah Dapil Neraka bagi PAN. 23 Agustus besok genap 22 tahun PAN berdiri belum mampu menaklukan Dapil Neraka. Ini menjadi koreksi internal tanpa saya harus menyebut nama dan semata untuk perbaikan di masa mendatang.

Muswil Damai menuju profesionalisme DPW PAN Jatim harus mampu menyusun pengurus yang efisien dan efektif berbasis kapasitas dan kapabilitas bukan berbasis asal mengakomodasi semua kubu dan juga bukan berbasis like n dislike. Mari kita bahas masing-masing kriteria sosok yang paling pantas sebagai Sekretaris dan Bendahara DPW PAN Jawa Timur periode 2020-2025.

Pertama yang akan kita bahas adalah sosok Sekretaris. Sekretaris dalam aturan Partai dan Pemilu memiliki peran penting terkait tanda tangan dia bersama tanda tangan Ketua adalah keharusan sebagai tanda legal surat dan pemberkasan keperluan hirarki partai dan kepesertaan di pemilu. Tanda tangan Sekretaris bersama tanda tangan Ketua adalah legal formal dalam semua keputusan internal dan eksternal partai. Memastikan berkas-berkas yang harus ditandatangani bersama Ketua bujang tugas remeh, satu kata salah bisa fatal, kecepatan proses menentukan hasil, dan ketepatan memanfaatkan momentum memaksimalkan target pencapaian.

Tugas utama Sekretaris juga adalah menjamin dan memastikan operasional Rumah PAN sebagai Sekretariat dapat berlangsung efisien dan efektif sebesar-besarnya memiliki dampak pemenangan pemilu. Pengawasan dalam operasional Rumah PAN adalah penting. Sudah saatnya Rumah PAN tidak hanya sibuk menjelang proses Pemilu tetapi harus sudah sibuk setiap hari melayani curahan hati dan aspirasi rakyat sebagai bagian dari perwujudan PAN adalah partai advokasi. Catatan periode kemarin Rumah PAN Jatim justru sepi bahkan saat menjelang Pileg 2019 tidak ada sekalipun giat partai yang mengundang masyarakat diselenggarakan di Rumah PAN. Rumah PAN artinya rumah rakyat bukan menara gading eksklusif milik pengurus inti.

Dua tugas utama Sekretaris DPW Jatim di atas membutuhkan orang yang selain memiliki kapasitas dan kapabilitas cakap di bidang kesekretariatan artinya paham aturan Partai, aturan Pemilu, dan Perundang-undangan NKRI, sekretaris yang dipilih harus berdomisili di kota dimana Rumah PAN Jatim berada, yaitu Surabaya. Kerja partai adalah 24 jam maka peran Sekretaris pun harus siap 24 jam. Tentu saja bukan berarti Sekretaris tidak boleh meninggalkan Surabaya tetapi lebih pada efektifitas partai membutuhkan dia mudah dijangkau.

Tugas Sekretaris berikutnya adalah menjalankan peran koordinatif baik internal maupun eksternal. PAN dalam rangka mewujudkan diri sebagai partai advokasi membutuhkan waktu lebih banyak sang Sekretaris untuk mendampingi peran-peran pengurus harian dan sayap-sayap partai dalam menjalankan peran-peran advokasi. Target 14 dapil harus terisi semua juga membutuhkan kerja keras Sekretaris bersama Wakil Ketus terkait melakukan pendampingan ke daerah-daerah. Saya adalah orang yang sangat mendukung bahwa peran Sekretaris ini adalah peran yang seharusnya dipegang oleh kader yang tidak sedang menjabat baik di legislatif mau pun di eksekutif, sehingga totalitas pencapaian target lebih bisa diharapkan daripada bila sang Sekretaris memegang jabatan.

Tugas Sekretaris berikutnya adalah sebagai juru bicara partai terkait hal teknis kepada publik. Hal ini yang perlu dibedakan antara juru bicara teknis atau sosok yang ingin didengar pernyataan sikap dan pendapatnya. Peran sekretaris sebagai jubir partai tentunya tidak boleh mengambil peran dan wewenang Ketua sebagai orang yang lebih berwenang menyampaikan pernyataan sikap dan pendapat partai. Pemilahan ini adalah bagian dari meminimalisir bias persepsi dan kepentingan, kebijakan partai adalah satu.

Peran penting kedepan pengurus adalah sosok Bendahara. Berbeda dengan sekretaris yang dituntut waktu dan tempat yang relatif lebih efisien dan efektif, sosok Bendahara tidak harus berdomisili dan setiap saat di sekretariat. Justru yang dibutuhkan sebagai bendahara adalah sosok yang memiliki kemampuan menggali dan memanage dana. Sosok ini haruslah orang yang sudah selesai urusan duniawinya pribadi, dengan kata lain memiliki kemampuan finansial di atas rata-rata pengurus dan amanat menjalankan dana partai. Hal ini bisa dilihat dari rekam jejaknya di dalam memegang amanat dana partai baik dari kewajiban kontribusi anggota dewan dan eksekutif juga dari dana Banpol. Sejauh mana sosok ini peduli pada partai dapat dilihat dari rekam jejak selama dia di partai. Bagaimana kontribusi finansial pribadi baik wajib maupun sukarela dan bagaimana mengelola dana partai saat dia menjabat pengurus. Susah bila sang bendahara terpilih justru mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan dana partai.

Sah-sah saja Bendahara mengembangkan relasi atas nama partai untuk menggalang dana untuk kepentingan partai. Bukan sebaliknya menggunakan nama partai untuk menggalang dana demi kepentingan pribadi. Bila perlu sosok Bendahara ini dicari orang yang memiliki jiwa entrepreneur sekaligus jiwa sosial. Sosok yang memiliki kemampuan menciptakan peluang-peluang usaha guna mengakomodasi kader-kader yang membutuhkan. Sosok bendahara lebih efektif adalah orang yang sedang menjabat sehingga memiliki akses-akses kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sebagai penutup tulisan saya tentang profesionalisme DPW PAN Jatim 2020-2025, saya tidak akan menunjuk pada nama melainkan cukuplah menjadi introspeksi diri bersama mana yang pantas untuk menjabat sebagai Sekretaris dan Bendahara mendampingi Ketua terpilih. Hari ini kita sudah membuktikan diri pada masyarakat bahwa PAN Jatim tetap solid, yang menjadi tanggung jawab bersama adalah membuktikan bahwa 2024 pencapaian suara dan kursi PAN lebih di atas sebelumnya. Mari bersama memenangkan PAN dengan damai, sejuk, dan kerja keras.

*Penulis adalah Wakil Sekretaris DPW PAN Jatim 2015-2020, Konsultan Sosial Budaya, Aktivis Pekerja Sosial Advokasi Masyarakat Marjinal, Ketua Muslimah Cyber Community, dan Ketua Drug Free Community.