Mencintai Pancasila Itu Tak Cukup dengan Bercanda

MENCINTAI PANCASILA ITU TAK CUKUP DENGAN BERCANDA

Assalamualaikum Wr Wb

Salam sejahtera untuk kita semua, semoga Tuhan selalu membingkai keberagaman negeri ini menjadi ikatan yang tak terpisahkan sebagai sebuah bangsa dan perbedaan yang ada, tetap menjadi kekuatan, dalam kita Berbhineka.

Merdeka…

Ini tulisan pertama saya sejak dua bulan terakhir. Entah mengapa macet otak saya sepertinya dalam bercerita. Semoga isu yang saya angkat kali ini dapat membuat kita paham, kita berada di posisi mana…

Mendadak Pancasila!

Isu tersebut ramai sekali diperbincangkan saat ini, musababnya karena RUU HIP yang konon jadi RUU prioritas di Prolegnas DPR RI. Hal tersebut memancing reaksi publik atas upaya tuan yang terhormat si Senayan yang katanya mau merubah Pancasila. Tak urung demo berjilid dimulai lagi. Ramai pesertanya. Walau tak sedikit yang tidak paham apa tujuan aksi mereka?

Ada yang bilang mereka ikut demo karena masjid Istiqlal mau ditutup ada yang bilang cuma ikut-ikutan saja. Ada lagi yang bilang kalau mereka barisan manusia pembela Pancasila, padahal nyatanya mereka minta khilafah. Tapi entahlah, menurut saya demo di tengah pandemi seperti ini, tidak cukup baik untuk kelangsungan hidup umat manusia.

Kelakuan DPR ini memang kadang-kadang menurut saya. Apa tidak ada prioritas lain yang harus mereka kedepankan selain membuat gaduh republik ini. Coba misalnya yang jadi RUU prioritas di Senayan sana adalah UU ASN yang jadi batu sandungan tenaga honorer tanah air itu mereka prioritaskan. Saya berani pastikan keributan yang berlangsung saat ini tak akan terjadi. Toch janji mereka merevisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN itu juga sudah sejak lebaran kuda mereka ikrarkan. Tapi celakanya tak kunjung jadi. Honorerpun dipaksa gigit jari. Lagi dan lagi.

Apakah kegaduhan ini salah rakyat yang demo kemarin?

Menurut saya tidak sepenuhnya salah mereka yang demo, toch yang menciptakan keributan itu dimulai dari gedung DPR. Mereka yang memantik api kebencian. Salah pendemo menurut saya yaaa… sekitar tidak mematuhi protokol kesehatan dan satu lagi adalah permintaan ngawur yang salah sasaran. Yakni meminta turun Jokowi dari kursi presiden dengan cara mendesak MPR melakukan sidang istimewa.

Ya keliru. Wong RUU itu atas usulan DPR bukan pemerintah.

Lalu tentang tuntutan mempidanakan seluruh Fraksi di senayan karena sudah berani mau mengotak-atik Pancasila kecuali Fraksi Demokrat yang sedari awal tidak mau membahas RUU apapun di tengah Pandemi, saya rasa itu perlu kajian mendalam. Soal pidana barangkali biarkan para ahli saja yang tepat membahasnya. Sejauh ini ada yang bilang bisa ada yang bilang tidak.

Menurut saya perkaranya. Mau atau tidak mempidanakan mereka-mereka Itu saja. Hehe

Atas ngawurnya DPR ini. Kalau di runut siapa salah, pasti salah rakyat juga. Mengapa memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut duduk di sana. Hehe

Lalu yang saya maksud mendadak Pancasila siapa?

Ada banyak, kalau dari contoh sekeliling saya, saya melihat beberapa teman yang selama ini mendukung gerakan non Pancasila misalnya. Mendadak jadi sok Pancasila. Tak ngerti pula saya apa yang mendasarinya. Barangkali dalam pikirannya “Yang penting eksis di medsos” bahwa dialah manusia terakhir yang Pancasilais.

Lalu apakah dengan penghakiman saya ini saya merasa lebih Pancasilais dari mereka di luar sana?

Jawabnya tidak, dalam setiap apa yang saya sampaikan kepada orang-orang di sekeliling saya, baik ketika kami aksi di jalanan atau di dalam ruangan persidangan gugatan terkait tenaga honorer. Saya tidak pernah menyebut bahwa saya Pancasilais. Sebab kurun waktu 11 tahun terakhir ini saya sedang memperjuangkan sila ke 5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan itu belum terwujud. Setiap upaya, baik upaya hukum ataupun upaya politik yang kami lakukan selalu menemui sandungan. Oleh karena itulah saya tidak pernah mengaku bahwa saya Pancasilais, sebab salah satu sila belum bisa saya wujudkan untuk lingkungan saya.

Pada intinya jangan pernah kita mengaku Pancasila kalau dalam kehidupan sehari-hari kita jauh dari pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu sendiri. Seperti beragama, mengaku beragama tapi dalam keseharian kita jauh dari kata pantas untuk disebut beragama.

Sebagai harapan semoga saja RUU HIP itu bukan hanya ditunda pembahasannya sebagaimana permintaan pemerintah, tapi demi mencegah perpecahan dan pintu masuk bagi mereka yang dalam tanda kutip pura-pura Pancasila. Baiknya RUU itu dihilangkan dari pembahasan

Sekali lagi saya terpaksa harus bertanya. Ketika mereka yang selama ini terlihat meminta khilafah. Mengapa sekarang mendadak Pancasila

Kepada hati yang tak berkesudahan, penganut paham kebencian, berhentilah menebar teror dengan membangun opini seolah rakyat sudah siap untuk melakukan kudeta.

Mencintai Pancasila itu tak cukup dengan bercanda…

Rakyat juga jangan terpancing. Jokowi turun, tak ada juga yang berani jamin bahwa negeri ini akan lebih baik dari sekarang.

Tak kalah penting perkara kejadian ketika demo RUU HIP, soal pembakaran bendera PDIP. Silahkan berproses hukum, namun jangan lupa selain bendera PDIP ada bendera PKI yang juga turut dibakar. Yang menjadi pertanyaan kemudian, siapa penilik dan pembawa bendera itu?

Polisi jangan tebang pilih, selama ini kita melihat orang yang memakai baju kaos lambang palu arit saja diamankan, masa iya setiap aksi demo yang berbau ganyang PKI dimana bendera PKI gagah berkibar tapi tak pernah di proses hukum?

Itu barangkali sebagai harapan.

Semoga kita jadi barisan manusia yang lolos bertahan dari seleksi alam ini. Bismillah

Wasalam

Oleh: Yolis Suhadi. S.H
Ketua Departemen Hukum dan Perundang-undangan DPP PBB