Armuji Sidak Layanan PPBD Siswa, Minta Sekolah Wajib Jamin Hak Pendidikan Inklusi

Abadikini.com, SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Armuji turun langsung ke sekolah untuk menjamin hak pendidikan setiap anak. Armuji meninjau bentuk layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) calon siswa inklusi di SMKN 8 Surabaya.

Sekolah di bawah pengelolaan Pemprov Jatim, PPDB sekarang menyediakan pagu 33 khusus calon peserta didik baru berstatus inklusi atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Pagu ini biasanya terpenuhi pada PPDB-PPDB sebelumnya.

“Semua berhak atas layanan pendidikan, tidak terkecuali anak inklusi. Jangan pernah mengabaikan hak anak berkebutuhan khusus mendapat hak pendidikan. Jangan tolak mereka sekolah,” ucap Cak Ji, sapaan akrabnya di SMKN 8 Surabaya. Kamis, (18/6/2020).

Cak Ji yang juga bakal wakil wali kota (Bacawawali) Surabaya ini menggelar sidak untuk menjamin layanan pendidikan terbaik bagi warga Surabaya. Namun karena masa pandemi, layanan PPDB digelar secara online.

Saat ini pendaftaran PPDB jalur afirmasi yakni Inklusi belum dibuka. Baru akan dibuka pada 25 Juni 2020. Meski demikian, kata dia, sudah ada 26 calon peserta didik baru inklusi yang sudah mendaffar.

“Khusus inklusi semi online. Silakan mendaftar online. Namun jika calon siswa ABK itu mendaftar manual di sekolah tidak kami tolak. Sekarang 26 siswa inklusi sudah mendaftar,” beber Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 8 Surabaya, Yuniwiyanti.

Saat ini Pelaksanaan PPDB jenjang SMA dan SMK tengah berlangsung secara online. Namun khusus untuk layanan PPDB calon siswa baru kategori inklusi boleh semionline. Sebab mereka juga perlu assesment (penilaian) tes IQ dan paikologis.

Hanya siswa baru inklusi dengan IQ di atas 60 yang diterima. Di bawah 60 ini disarankan masuk SLB. Sebab ABK ini nanti akan berada dalam satu ruang kelas bersama siswa reguler.

Cak Ji mengingatkan, agar lembaga pendidikan sekolah apalagi punya Pemerintah wajib menampung siswa ABK. Politisi senior PDIP ini tak ingin pengalaman sebelumnya menimpa PPDB inklusi tahun ini.

Saat masih menjabat Ketua DPRD Surabaya, dia dikagetkan dengan calon siswa baru inklusi ditolak di salah satu SMK negeri.

“Jangan sampai ini menimpa anak-anak sekarang. Kalau ada sekolah yang berani menolak siswa inklusi berarti menolak Pemerintah,” tutur mantan Ketua DPRD Kota Surabaya 2 periode tersebut.

Sejumlah jurusan boleh diambil calon siswa ABK. Kecuali perhotelan dan multimedia. Kebanyakan ambil Tata Busana dan Tata Boga.

Baca Juga

Back to top button