Soal Kenaikan PT, Sekjen PBB: Partai di Senayan Jangan Jumawa, Parpol Besar Belum Tentu Lolos
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) geregetan dengan tingkah partai besar di Senayan yang ambisius menaikkan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) menjadi tujuh persen. Menurutnya, mereka merampas suara rakyat.
Hal itu diungkapkan Sekjen PBB Afriansyah Noor (Ferry) seperti diberitakan Koran Rakyat Merdeka pada hari Sabtu, (6/6/2020).
Ferry mengingatkan, partai di senayan jangan jumawa, parpol besar belum tentu lolos.
“Partai besar juga jangan besar kepala. Semoga pemilu nanti adil. Roda itu berputar, bisa saja partai pemenang kalah dan sebaliknya,” ujar Ferry.
Pernyataan ini merespon ambisi partai di Senayan yang menginginkan ambang batas parlemen naik dari empat menjadi tujuh persen.
Tercatat, Golkar dan Nasdem konsisten dengan angka tujuh persen. Sebelumnya, PDIP lebih dahulu mengusulkan agar naik menjadi lima persen.
Asumsi Ferry, partai pemenang di Senayan saat ini ingin mematikan hak demokrasi. Memaksakan kehendak, tanpa melihat hak asasi manusia pada pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai politik yang tidak tembus ambang batas. Misalnya, PBB yang gagal tembus empat persen pada 2019.
“PBB terus melakukan konsolidasi dan perbaikan infrastruktur partai. Kami berharap PT bisa nol persen, atau tetap di angka empat persen,” tutupnya.
Sementara, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PBB Randy Bagasyudha juga geregetan dengan usulan PT tinggi ala parpol Senayan. Baginya, PT bertentangan dengan iklim demokrasi yang bebas dan terbuka. Filsafat demokrasi, menjamin suara rakyat sekecil dan seminoritas apapun untuk didengar dan diperjuangkan.
“Karena suara rakyat yang masuk di partai-partai kecil pada akhirnya akan hangus, dinihilkan dan dianggap tidak ada,” ujar Randy.
Lebih tepatnya, kata Randy, hasrat tingginya ambang batas parlemen lebih kepada rasa tamak partai-partai besar atas kekuasaan.
Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) itu menuding partai besar ingin membajak demokrasi dan meraup kursi sebanyaknya dengan cara merampok suara parpol kecil.
“Berusaha menyeragamkan PT dengan suara rakyat sangat berbahaya bagi demokrasi karena pada akhirnya bisa menyebabkan oligopoli politik di parlemen yang dilakukan oleh partai-partai besar,” tegasnya.
Aturan main ini, katanya, pada akhirnya akan merugikan rakyat. Karena, akan menghilangkan suara-suara kritis dan fungsi check and balances kepada pemerintah.
