Legislator PBB Parimo Wawan Setiawan: Masyarakat Butuh Bantuan Sembako Bukan Beras
Abadikini.com, PARIGI – Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB), Kabupaten Parigi Mamoutong (Parimo), Wawan Setiawan, mengatakan pembagian beras bantuan Corona (Covid-19) Ramadhan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial yang akan dibagikan kepada masyarakat kelas menengah kebawah kurang tepat. Seharusnya kata Wawan yang dibagikan itu berupa sembilan bahan pokok (Sembako) bukan hanya beras saja.
Pasalnya kata Ketua Fraksi Bintang Indonesia DPRD Parimo ini, jika hanya beras saja yang dibagikan tentu belum mancakup pemenuhan kebutuhan warga tewrdampak pandemi Covid-19. Dikatakan Wawan, saat ini warga yang kurang mampu dan berada dibawah garis rejekinya sangat memohon agar pembagian beras harusnya dibarengi dengan minyak kelapa, gula, susu dan lain-lain sebagaimana pembagian sembako biasanya.
“Kalau hanya beras yang dibagikan, jelas tidak lengkap. Apa lagi dana yang digulirkan untuk penanganan covid-19 di Parimo itu capai miliaran rupiah (Sekitar 4 M),” kata Wawa melaui rilisnya kepada Abadikini.com, Kamis (30/4/2020).
Sebagai wakil rakyat terang Wawan, dirinya sangat berharap kepihak gugus tugas penangulangan covid-19, khususnya yang menangani pembagian sembako harus tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
“Jika ada masyarakat ekonomi kebawah tidak menerima bantuan tersebut, maka yang diserang mereka adalah wakil rakyat yang ada di Wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Dia berharap pada saat pembagian sembako nanti merata dan tepat sasaran, terutama diberikan kepada warga yang kehidupannya sangat susah. Namun kata dia, jika kemudian terjadi nanti dilapangan ‘keributan’ karena sistim ‘pilih kasih’ maka dia dan anggota DPRD lainya siap untuk melakukan peninjauan kembali atas kebijakan itu.
“Masyarakat saat ini butuh bantuan sembako bukan beras akibat pandemi Corona (Covid-19)…! Bukan hanya bantu APD saja. Sementara dilapangan belum terlihat eksennya selama satu bulan,” tegasnya
Dirinya sangat berharap kepada Organisai Pemerintahan Daerah (OPD) yang menangani bantuan seperti ini saling bersinergi.
“Seperti Dinas Sosial dan Dinas PMD harus bekerja sama, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah benar-benar sesuai petunjuk yang ada,” pungkas legislator PBB itu.
