China Paling Disalahkan Dampak Covid-19, Organisasi Inggris Ancam Tuntut Rp 64.744 Triliun

Abadikini.com, LONDON – Organisasi think tank di Inggris dalam laporannya mengatakan China harus dituntut untuk membayar kompensasi sebesar £3,2 triliun atas pandemi global coronavirus disease-19 (COVID-19). Angka kompensasi jika dikurskan Rupiah saat ini mencapai Rp64.744.466.436.905.600.

Organisasi think tank konservatif Inggris, The Henry Jackson Society, dalam laporan berjudul “Coronavirus Compensation?” mengatakan besaran tuntutan kompensasi itu baru dari gabungan negara-negara Kelompok Tujuh (G-7) saja

Kelompok itu menyalahkan Beijing atas pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan puluhan ribu kematian dan menghancurkan ekonomi global. Fakta bahwa virus itu terdeteksi atau pertama kali muncul dan mewabah di Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada Desember 2019.

Penulis laporan Matius Henderson, Dr Alan Mendoza, Dr Andrew Foxall, James Rogers dan Sam Armstrong mengkritisi penanganan awal pemerintah China terhadap penyakit tersebut.

“China gagal untuk melaporkan informasi secara memadai kepada WHO tentang wabah itu,” bunyi laporan mereka, seperti dikutip news.com.au, Senin (6/4/2020).

Tindakan itu, kata mereka, melanggar beberapa pasal atau artikel dari Peraturan Kesehatan Internasional, di mana China menjadi negara yang ikut menandatanganinya.

Organisasi itu mengklaim pelanggaran Beijing tersebut memungkinkan virus menyebar dengan cepat di luar Wuhan dan bahwa penelitiannya menemukan empat bidang utama yang menjadi perhatian.

Lebih lanjut, organisasi tersebut menuduh pemerintah China gagal mengungkapkan data yang akan menunjukkan bukti penularan dari manusia ke manusia untuk jangka waktu hingga tiga minggu dari menyadarinya. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) salah memberikan informasi tentang tingkat infeksi dari 2 Januari 2020 hingga 11 Januari 2020.

Laporan organisasi tersebut mengklaim pihak berwenang China mengizinkan lima juta orang untuk meninggalkan Wuhan sebelum melakukan lockdown pada 23 Januari, dan gagal melarang “vektor yang dapat dihindari” dari infeksi virus yang berasal dari hewan yang mematikan.

Organisasi The Henry Jackson Society berpendapat kurangnya informasi dari China menunda respons terhadap virus, seperti travel screening. Argumen itu mengutip sebuah studi University of Southampton yang sebelumnya menemukan penyebaran COVID-19 akan berkurang sebesar 95 persen seandainya langkah-langkah karantina yang ketat diperkenalkan hanya tiga minggu sebelumnya.

Pemerintah belum berkomentar atas laporan organisasi think tank Inggris tersebut. Namun, Beijing pada pekan lalu marah atas laporan intelijen Amerika yang menyimpulkan China berbohong soal jumlah kasus infeksi dan jumlah kematian akibat pandemi COVID-19 di negeri Tirai Bambu.

Sumber Berita
sindonews
Topik Berita

Baca Juga

Back to top button
Close