Semoga Bukan Pencitraan, Fraksi PKB DPR RI Siap Potong Gaji untuk Penanganan Corona
Abadikini.com, JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR RI menyatakan siap untuk melakukan pemotongan gaji untuk penanganan Covid-19.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal saat pembukaan masa sidang DPR RI pada Senin (30/3/2020).
“Kita PKB sepakat untuk menyampaikan sebagian gaji untuk dialokasikan keapda masyarakat terkena covid. apapun setelah pembukaan, PKB mendukung pemerintah,” kata Cucun dalam Rapat Paripurna.
Cucun menegaskan, PKB siap mendukung regulasi apapun yang dibutuhkan pemerintah untuk menyelamatkan rakyat dari Covid-19. Dalam hal ini, Fraksi PKB menyatakan siap membahas legitimasi ini secara cepat.
Cucun mengatakan, penanggulangan wabah Covid-19 membutuhkan kontribusi dari semua elemen bangsa. Menurutnya, proses penanggulangan wabah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja.
Pemerintah, swasta, hingga masyarakat harus bahu membahu, bergotong royong untuk menghadapi bencana non-alam. “Maka semua elemen bangsa harus memberikan sumbangsih baik dalam bentuk donasi atau sekadar berdiam diri di rumah,” ujarnya.
Politikus asal Jawa Barat ini mengungkapkan, para anggota Fraksi PKB DPR dalam reses masa sidang ke-II telah melakukan sosialisasi bahaya Covid-19 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Selain itu, anggota Fraksi PKB juga telah melakukan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 seperti pembagian masker, sosialisasi pentingnya cuci tangan, hingga kampanye social distancing.
“Ke depan kami akan kian masifkan berbagai kegiatan penanggulangan Covid-19 baik di dapil masing-masing maupun di seluruh wilayah Indonesia,” urainya.
Sebelumnya, pernyataan sikap Fraksi PKB tersebut juga disampaikan Cucun dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019–2020 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).
Selain itu, lanjut Cucun, pihaknya juga akan memberikan dukungan legitimasi kepada Pemerintah terkait penanggulangan wabah Covid-19. “Yang terpenting, setelah pembukaan ini, Fraksi PKB juga mendukung langkah-langkah pemerintah. Regulasi apa yang dibutuhkan kita dukung,” tegasnya.
Aksi tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar yang sebelumnya telah mengeluarkan 11 intruksi kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) semaksimal mungkin dalam menghadapi virus Covid-19.
Sikap PKB soal pemotongan gaji ini juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi lain. Sejumlah fraksi di DPR RI telah menyatakan siap agar gaji anggota dewan mereka dipotong untuk penanganan Covid-19.
Adapun fraksi yang menyatakan siap dipotong di antaranya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kemudian, Fraksi Partai Gerindra juga mendukung pemotongan gaji tersebut. Bahkan, Gerindra meminta agar seluruh gaji pejabat pemerintah juga dipotong.
“Semuanya yang berkaitan dengan perundang-undangan yang termasuk kategori pejabat negara ya harus dipotong termasuk tunjangan presiden, wapres dan menteri, DPR dan semuanya. Itu menghasilkan berapa duit dalam rangka kepentingan penanganan Virus,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond Mahesa dilansir Abadikini dari Republika, Rabu (1/4/2020).
PKB Sempat Menolak
Sebelumnya diberitakan Abadikini, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurizal tak sepakat dengan usulan pemangkasan gaji anggota DPR guna membantu penanganan pasien terdampak virus korona (covid-19). Pemangkasan gaji dewan dinilai tak banyak berkontribusi.
“Enggak ada artinya motong gaji anggota DPR yang (jumlahnya) 560 (orang),” kata Cucun dikutip Abadikini dari Medcom.id, Jumat (27/3/2020).
Cucun menegaskan PKB belum terpikir untuk ikut mengusulkan pemangkasan gaji wakil rakyat guna membantu penanganan korona. PKB tidak ingin gegabah dan sekadar pencitraan politik di tengah musibah yang terjadi.
Menurut Cucun, ketimbang meributkan usulan pemotongan gaji, DPR lebih baik fokus membantu pemerintah dalam mengesahkan kebijakan-kebijakan strategis, sesuai tugas dan fungsinya. Misalnya, terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pelebaran Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau Presiden (Joko Widodo) kirim perppu untuk mengubah terjadinya defisit (APBN) yang lebar, kita lebarkan,” ucap Cucun.
