Oposisi Kesepian? Presiden PKS Dijadwalkan Sowan ke Cikeas Temui SBY
Abadikini.com, JAKARTA – Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dijadwalkan akan menggelar silaturahim kebangsaan dengan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kamis (12/3/2020).
Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal mengatakan, pertemuan ini bagian dari safari silaturahim kebangsaan lanjutan yang digelar PKS.
PKS, kata dia, ingin bertukar pikiran mengenai kondisi bangsa saat ini kepada SBY yang kini memegang nahkoda utama Partai Demokrat.
“Beliau Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus pernah memimpin negeri ini 10 tahun. Tentu PKS ingin bertukar pikiran tentang apa-apa yang terjadi saat ini berdasarkan pengalaman dan pandangan beliau sebagai politisi dan negarawan,” kata Mustafa dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2020).
Mustafa mengatakan, berbagai isu kebangsaan akan dibawa dalam perbincangan dengan SBY diantaranya kasus Jiwasraya, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Pilkada 2020, RUU Pemilu dan sederet persoalan bangsa hari ini.
“Kami ingin mencari titik temu untuk membangun kerjasama. Apalagi dengan Pak SBY kami pernah bekerjasama dalam Pemerintahan beliau dua periode,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Sohibul Iman bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/2/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Sohibul menyerahkan tiga catatan terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pertama, Omnibus Law RUU tersebut harus sejalan dengan konstitusi UUD NRI 1945 baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
“Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi,” ucapnya.
Kedua, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus menjaga rasa keadilan bagi seluruh pihak dan stakeholder.
Sohibul menekankan, pemerintah perlu memperhatikan hak-hak pekerja dan tidak hanya berpihak pada investor.
”PKS ingin transformasi ini bukan hanya mengejar pertumbuhan tapi juga menjamin pemerataan dan rasa keadilan bagi semua stakeholder, bukan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja,” tuturnya.
Terakhir, menurut Sohibul, Omnibus Law RUU Cipta Kerja harus memperkuat demokrasi dan otonomi daerah.
