PKS Tolak PT 7 Persen, Wasekjen PBB: Jangan Seolah Populis Sejatinya Oportunis
Abadikini.com, JAKARTA – Partai Nasdem dan Partai Golkar sepakat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinaikan menjadi 7 persen. Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku tak setuju dengan usulan tersebut.
Menurutnya jika PT menjadi 7 persen, banyak rakyat yang tidak akan terwakili. Akibatnya, nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dirasa tak lagi tepat.
“Mengapa tidak terwakili karena akan terlalu banyak partai yang tidak mencapai. Jangankan 7 persen, 6 persen aja masih sulit,” ujar HNW di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Ia mengimbau politikus di Indonesia untuk bijak jika ingin sungguh-sungguh berkontribusi untuk rakyat. Bukan justru melontarkan usulan yang dirasa sulit dicapai partai politik yang mewakili masyarakat.
“Untuk menegaskan kembali bahwa wakil rakyat itu nanti adalah wakil rakyat itu. Rakyat Indonesia itu terdiri dari begitu banyak pluralitasnya, ragam suku, ragam budaya,” ujar HNW.
Kendati demikian, ia setuju jika ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 persen. Alasannya, memungkinkannya keterwakilan yang lebih luas di Indonesia.
“Dengan cara itu maka keinginan utk kemudian mengkonsolidasikan demokrasi bisa tetap bisa tercapai,” ujar HNW.
Sebelumnya, Partai Nasdem dan Partai Golkar sepakat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikan menjadi 7 persen. Usul tersebut keluar dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Airlangga Hartarto mengatakan Partai Golkar menyambut baik usulan tersebut. Bahkan Partai Golkar siap mendukung konsep tersebut. “Usulan Pak Surya Paloh yang 7 persen ini berlaku secara nasional,” ujarnya.
Sedangkan untuk ambang batas presiden, keduanya sepakat tetap di angka 20 persen. Untuk diketahui ambang batas parlemen yang berlaku pada pemilu 2019 lalu sebesar 4 persen.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure berharap apa yang disuarakan oleh kawan-kawan PKS di parlemen tidak sekadar lip service atau basa basi, harus bisa diperjuangkan dalam lobi-lobi politik maupun dalam rapat terkait penentuan PT itu.
“Kawan-kawan PKS itukan suka munafik dalam berpolitik, apa yang disampaikan ke publik tidak seiring dengan apa yang diperjuangkan. Saya berharap wacana ini tidak sekedar omong doang tapi benar-benar diperjuangkan. Jangan seolah terlihat populis tapi sejatinya oportunis karena diuntungkan keadaan,” ungkap Solihin Pure melalui pesan WhatsApp yang diterima redaksi Abadikini, Selasa (10/3/2020).
