PM India Narendra Modi Wajib Belajar Toleransi dari Sultan Maharaja Akbar
BUNTUT dari pengesahan Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (UUCAA) partai penguasa PM India Narendra Modi menuai prokontra.
Sebenarnya prokotra itu sudah berlangsung jauh hari sebelum pengesahan UU Amandemen Kewarganegaraan tersebut oleh kelompok oposisi dan umat muslim di India.
Pasalnya, menurut Kelompok Islam, oposisi, dan pembela hak asasi manusia menuding undang-undang tersebut sebagai agenda PM India, Narendra Modi untuk membatasi kurang lebih 200 juta Muslim di India dan jelas melanggar konstitusi Negara sekuler itu.
Undang-undang yang disahkan pada Desember tahun lalu itu bertujuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang “dianiaya”, yang tiba di India sebelum 31 Desember 2014 dari Bangladesh, Pakistan atau Afghanistan. Namun, undang-undang ini tidak berlaku pada komunitas Muslim.
Puncaknya, terjadi pada Selasa 25 Februari kemarin terjadi bentrokan sengit sehingga memakan korban jiwa sebanyak 13 orang, termasuk seorang petugas kepolisian, dan sekitar 150 lainnya terluka dalam bentrokan antara dua kelompok yang berseberangan di ibu kota India itu.
Massa yang marah membakar sebuah masjid di tengah bentrokan yang sedang berlangsung seperti dilansir media setempat Daily Sabah pada 25 Februari 2020.
Bentrokan itu pecah di distrik timur laut kota antara ribuan demonstran yang mendukung dan menolak UU Amendemen Kewarganegaraan baru yang anti-Muslim itu.
“Beberapa orang yang dibawa masuk memiliki luka tembak,” kata Dr. Rajesh Kalra, seorang pengawas medis di Rumah Sakit Guru Teg Bahadur di New Delhi, seperti yang dilaporkan Reuters, Selasa 25 Februari 2020.
PM Narendra Modi Wajib Belajar Toleransi dari Raja Islam Terbesar di India (1556-1605) Jalaluddin Muhammad Akbar atau Sultan Maharaja Akbar.
PM India Narendra Modi sebaiknya mengikuti jejak Maharaja Akbar dari Kesultanan Islam Mughai di India (1556-1605) yang dapat menyatukan umat Islam, Hindu dan umat-umat lainya kala itu untuk majukan India.
Sang sultan kala itu sadar bahwa memang tidak mudah menjalankan pemerintahan Islam di tengah mayoritas masyarakat Hindu. Pertikaian antara warga muslim kontra penganut Hindu kerap terjadi. Belum lagi konflik dengan pemeluk agama atau kepercayaan lain.
Dari sinilah Maharaja Akbar mulai berpikir, bahwa seharusnya tidak boleh ada satu agama yang berhak mengklaim atau memonopoli suatu kebenaran atas agama-agama lain. Baginya, benar dan salah dalam beragama adalah urusan atau hak masing-masing umat dengan Sang Pencipta.
Maka, pada 1582, atas pemikiran Maharaja Akbar, tercetus semacam ajaran untuk memadukan unsur-unsur dalam agama Islam dan Hindu, ditambah unsur dari beberapa ajaran lainnya. Kepercayaan baru yang mengusung semangat toleransi dan harmonisasi ini dikenal sebagai Din-i-Ilahi. Seperti di Indonesia dikenal dengan Pancasila.
Silsilah Sultan Maharaja Akbar, Raja Islam Terbesar di India
Maharaja Akbar merupakan raja terbesar yang sukses membawa kerajaannya meraih masa kejayaan. Tak heran jika penguasa Kesultanan Mughal (Moghul) ke-3 ini punya julukan Akbar yang Agung, seperti dikutip dari The Emperor’S Writings: Memories of Akbar The Great (2011) karya Dirk Collier yang dilansir Tirto.ID.
Riwayat Kesultanan Mughal yang bercorak Islam di India dapat dilacak dari penaklukan oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul-Malik mewakili Dinasti Umayyah pada 711 Masehi. Inilah awal mula kehadiran Islam yang meninggalkan pengaruh kuat di tanah air umat Hindu tersebut.
Setelah era Khalifah Al-Walid, wilayah India secara bergantian dikuasai dinasti-dinasti Islam, hingga akhirnya tiba masa Zahiruddin Muammad alias Sultan Babur, pendiri Kesultanan Mughal di Agra, dekat Delhi, pada 1526. Sultan Babur adalah kakek Jalaluddin Muhammad Akbar atau yang kelak bergelar Sultan Maharaja Akbar.
Raja Mughal ke-2 adalah Sultan Humayun yang tidak lain adalah ayahanda Akbar. Pada 1556 Sultan Humayun wafat. Akbar yang baru berusia 14 lantas dinobatkan sebagai sultan baru. Namun, karena Akbar belum cukup umur, kendali pemerintahan untuk sementara dipegang Bhairam Khan.
Menurut Conflict and Conquest in the Islamic World a Historical Encyclopedia (2011) suntingan Alexander Mikaberidze, Bhairam Khan adalah jenderal tertinggi angkatan perang Kesultanan Mughal yang juga orang kepercayaan Sultan Humayun, mendiang ayahanda Maharaja Akbar.
Bhairam Khan menganut Syiah, sedangkan Akbar dan keluarga istana adalah Muslim Sunni. Setelah Akbar dewasa dan mengambil alih kerajaan, Bhairam Khan disingkirkan karena dianggap terlalu agresif serta ngotot menanamkan paham Syiah.
Maharaja Akbar membawa Kesultanan Mughal ke puncak masa emas. Wilayah-wilayah taklukan Mughal yang tercerai-berai sepeninggal Sultan Babur, dan situasi yang sempat mengalami serentetan konflik di masa pemerintahan Sultan Humayun, dapat dipersatukan lagi dan diperbaiki oleh Sultan Akbar.
Wilayah kekuasaan Kesultanan Mughal di bawah kepemimpinan Maharaja Akbar bertambah luas dan solid, mencakup Asia Selatan yakni sebagian besar India dan sub benua di sekitarnya (kini menjadi wilayah negara Bangladesh, Bhuta, Nepal, Maladewa, dan seterusnya), hingga kawasan Balochistan yang kini sebagian wilayah Pakistan, Afghanistan, hingga Persia atau Iran.
Solihin Pure
Wakil Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB)
