Soal Bayar SPP dengan Gopay, Wasekjen PBB Ingatkan Nadiem Jangan Permisif dan Oportunis

Abadikini.com, JAKARTA –  Pada awal Nadiem Makarim menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan muncul candaan di media sosial tentang kemungkinan SPP sekolah dibayar dengan fitur Gopay. Kini, candaan tersebut menjadi kenyataan.

Kini, para orang tua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya sekolah lain dengan Gopay. Tak hanya SPP, pengeluaran lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dibayar dengan dompet digital ini melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills.

Diketahui saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.

Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure mengatakan, dirinya tak mempersoalkan penggunaan uang digital untuk digunakan sebagai alat pembayaran SPP, Selasa (18/2/2020) di Jakarta.

Menurutnya yang jadi persoalan adalah kalau dia terbukti menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Soal layanan Gopay yang menjadi alat pembayaran SPP, kata Pure, hal itu sangat berbahaya bagi reputasi Nadiem Makarim meski tidak merugikan keuangan negara.

“Sekalipun tidak ada unsur kerugian negara tapi ada banyak indikasi dibalik itu, mulai dari penyalahgunaan wewenang, conflict of interest, persaingan usaha dan memperkaya korporasi,” ucapnya.

Ia berharap indikasi-indikasi itu tidak benar-benar terbukti sehingga Nadiem Makarim sebagai menteri yang merepresentasikan milenial tidak mencoreng citra generasi milenial.

Terakhir Pure mengingatkan kepada Nadiem Makarim agar tidak bersikap permisif dan oportunis dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan karena bisa saja publik menilai ada upaya Nadiem Makarim memperluas jangkauan penggunaan dengan memanfaatkan jabatannya.

“Sebagai generasi milenial kita harus tau kelebihan dan kekurangan dari generasi kita ini, agaknya sifat permisif dan oportunis yang merupakan karakter negatif generasi milenial harus sedikit ditekan terlebih sebagai pejabat publik,” pungkasnya.

Topik Berita

Baca Juga

Back to top button
Close