Dianggap Sumber Masalah, ASITA dan Warga Labuan Bajo Desak Pemerintah Pusat Bubarkan BOP

Abadikini.com, LABUAN BAJO – Warga Masyarakat Labuan Bajo yang terdiri dari pelaku konservasi dan wisata yakni Asita, Askawi, HPI, Formapp, P3Kom, DOCK, Gahawisri, Garda Pemuda Komodo dan Sunspirit for Justice and Peace, melakukan aksi demonstrasi pada Hari Rabu (12/2/2020).

Sekretaris Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Manggarai Barat Ali Sehidun mengatakan sumber masalah ada pada Badan Otoritas Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, untuk itu masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk membubarkan BOP.

“Kesimpulan kami bahwa BOP sumber masalah yang ada sekarang ini, untuk itu kami mendesak pemerintah pusat untuk membuabrkan BOP,” kata Ali kepada Abadikini.com saat di konfirmasi, Kamis (13/2).

ASITA dan masyarakat Labuan Bajo juga kata Ali, menolak penerapan pariwisata super premium yang menyebabkan harga tiket mencapai Rp 14 juta atau USD 1.000.

“Kami menolak pemberlakuan kawasan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai kawasan wisata ekslusif super premium dengan tiket masuk sebesar USD 1000 yang dikelola oleh PT Flobamor dan pihak lainnya,” ujarnya.

Menurut Ali, Masyarakat Labuan bajo menolak itu karena kaitan dengan penjualan tiket, kemudian terang Ali, dampak dari itu akan banyak nanti pelaku usaha lokal yang menjadi terlantar.

Karena menurut dia, isu prmium ini kan tentu untuk kelas menengah ke atas, jika kemudian tiket masuk Rp 14 juta itu di sahkan tentu akan berdampak buruk pada pelaku usaha lokal.

“Sementara rata-rata tamu ini biasanya 1 tahun sebelumnya itu mereka sudah melakukan bokingan. Nah inikan sama dengan mematikan pelaku usaha. Nah sekarang siapa yang mau tanggung biaya itu?, biaya tambahan dari biasanya sekarang hanya Rp 400 ribu sekarang menjadi Rp 14 juta, ini menjadi sebuah persoalan,” jelasnya.

Lanjut Ali menegaskan, seharusnya pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada Balai Taman Nasional Komodo untuk mengelola sepenuhnya kawasan Taman Nasional Komodo.

“Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan penuh kepada Taman Nasional Komodo untuk mengelola Taman Nasional Komodo,” tegas Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Manggarai Barat itu.

Dikatuhui, para peserta aksi melakukan orasi sepanjak perjalan menuju empat tempat yaitu Kantor Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Kantor Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo dan Kantor Bupati Mabar.

Topik Berita

Baca Juga

Back to top button
Close