Ini Alasan Duterte Meminta Penutupan Stasiun TV Yang Menyudutkannya
Abadikini.com, MANILA – Administrasi Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah resmi meminta Mahkamah Agung untuk menutup jaringan televisi terbesar di negaranya, ABS-CBN. Dalam pengajuan hukumnya, pengacara utama Duterte, Jenderal Jose Calida, mengklaim bahwa ABS-CBN sudah melakukan ‘praktik yang sangat kejam’ dalam beroperasi.
Tidak hanya itu, dalam kasus ini, pihak Duterte bahkan meminta pengadilan tinggi Filipina untuk mencabut waralaba ABS-CBN.
Dilansir dari AlJazeera pada Senin (10/2) Calida juga diketahui menuduh ABS-CBN telah ‘bersembunyi di balik kerudung kolaborasi perusahaan jahat’. Atas klaim ini, Calida lantas menuturkan bahwa ada kemungkinan bahwa entitas asing telah berinvestasi ke dalam perusahaan ABS-CBN.
Permintaan untuk mencabut izin ini makin memperpanjang konflik antara Duterte dengan statusiun ABS-CBN. Pasalnya, sejak menjadi presiden pada 2016 lalu, Duterte kerap melontarkan kritik hingga hinaan terhadap stasiun yang dimiliki oleh salah satu keluarga terkaya di Filipina ini.
Duterte bahkan sempat mengklaim bahwa ABS-CBN telah menolak untuk menjalankan iklan politiknya selama kampanye. Tidak hanya itu, Duterte juga mengatakan bahwa dia akan memblokir pembaruan 25 tahun waralaba legislatif jaringan ABS-CBN.
“ABS ini, kontrakmu akan kedaluwarsa, dan kamu mencoba memperbarui. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Jika aku jadi kamu, jual saja,” ujar Duterte pada bulan Desember tahun lalu.
Namun, Danilo Arao, profesor jurnalisme dari Universitas Filipina, menjelaskan bahwa langkah Duterte tersebut justru menunjukkan bahwa rezimnya telah menggunakan intrik untuk melawan media.
“Dalam pemerintahan otoriter, kita tahu bahwa musuh utama semua diktator adalah media. Efek dinginnya sangat jelas. Ia ingin melecehkan dan mengintimidasi organisasi media berita tertentu sehingga organisasi berita lain akan mengikuti aturannya (Duterte),” jelas Arao.
Tidak hanya itu, dalam klaimnya, Arao juga menambahkan bahwa permintaan pencabutan izin siaran ABS-CBN tersebut adalah ‘tanda kediktatoran Duterte’.
Sementara, dalam keterangannya, pihak ABS-CBN mengatakan bahwa tuduhan yang dilancarkan pengacara Duterte tidaklah mendasar. Stasiun televisi terkemuka Filipina ini juga menyatakan bahwa mereka sudah mematuhi semua undang-undang dalam menjalankan operasi bisnisnya.
“Tuduhan-tuduhan yang dikutip oleh Kantor Pengacara Umum dalam pernyataan persnya tidak berdasar. ABS-CBN mematuhi semua undang-undang terkait yang mengatur waralaba dan telah mendapatkan semua persetujuan pemerintah dan peraturan yang diperlukan untuk operasi bisnisnya,” ucap juru bicara ABS-CBN.
Tidak hanya itu, ABS-CBN juga menjelaskan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa negara serta Bursa Efek Filipina telah menyetujui Penerimaan Setoran Filipina (PDR) perusahaan, yang memang memungkinkan adanya investasi asing.
Meski tengah beroposisi dengan pemerintah, ABS-CBN bukanlah satu-satunya media yang pernah ditargetkan oleh Duterte. Pada 2018 dan 2019, Duterte juga pernah berseteru dan mencoba untuk menutup situs berita Rappler.
Tidak hanya itu, surat kabar terbesar di negara itu, Philippine Daily Inquirer juga sempat menjadi target Duterte lantaran media tersebut sangat frontal mengkiritik kebijakan pemberantasan narkoba pemerintah hingga dugaan kekayaan yang disembunyikan presiden selama pemilihan umum 2016.
