Ketua DPC PBB Aceh Utara Soroti Buruknya Perencanaan Sejumlah Proyek Infrastruktur
Abadikini.com, LHOKSUKON – Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara dinilai tidak tepat sasaran. Perencanaan yang tidak memperhatikan kebutuhan rakyat disebut sebagai salah satu pemicu angka kemiskinan.
Hal ini disampaikan Ketua DPC Partai Bulan Bintang Aceh Utara Tgk Abdul Manan HS kepada media ini, Senin (3/2/2020). Pernyataan ini menanggapi hasil survey ekonomi oleh Badan Pusat Statistik Aceh yang dirilis pada September tahun lalu.
Berdasarkan data tersebut, selain menempatkan Aceh sebagai daerah termiskin se pulau Sumatera, juga menempatkan Kabupaten Aceh Utara sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Aceh. Meski secara persentase Aceh Singkil, Gayo Lues dan Pidie merupakan daerah termiskin, namun karena jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara terbanyak, sehingga daerah ini menjadi daerah dengan penduduk termiskin di Aceh. Angka kemiskinan nan tinggi ini disebut anomali bagi sebuah daerah penghasil gas alam dan minyak bumi.
“Kami menilai pembangunan infrastuktur di Aceh Utara dengan dana yang besar belum menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan di beberapa lokasi, proyek banyak tidak berfungsi. Ini bukti perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah ini lemah,” kata Tgk Manan dikutip dari analisaaceh.com.
Ia menilai akibat tidak tepat sasaran, uang rakyat puluhan bahkan ratusan milyar yang disedot untuk pembangunan jadi terbuang percuma. Perencanaan yang tidak matang menghasilkan infrastruktur yang mubazir.
Salah satu contoh lemahnya perencanaan, kata Tgk Manan, pada saat pembangunan saluran irigasi di Gampong Cot Keupok (Kec.Baktiya Barat) – Cot U Sibak (Kec.Lhoksukon). Saluran irigasi yang dibangun beberapa tahun lalu itu tidak berfungsi hingga saat ini. Pantauan pihaknya di lokasi, kondisi parit yang sejogyanya berfungsi untuk mendistribusikan air untuk pengairan sawah justru kondisnya kering kerontang.
“Proyek itu seperti tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak ada sumber mata air di dekat lokasi pembangunan saluran. Sehingga tidak ada setetespun air dari sumbernya yang dialiri di parit tersebut” sebut Tgk Manan yang juga tokoh masyarakat di kawasan itu.
Padahal, lanjutnya, lahan pertanian di sepanjang saluran irigasi sangat menjanjikan baik dari sisi luas areal hingga kondisi tanah yang subur. “Masyarakat sekitar hanya mengandalkan air hujan pada akhir tahun untuk mengairi sawah” cetusnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada proyek infrastruktur lainnya. Sebutlah pembangunan jembatan Asan Krueng Kreh (Kec. Pirak Timu) yang menghubungkan ke Kecamatan Lhoksukon, sampai sekarang juga terlantar. Jembatan dibangun menggunakan dana APBA TA-2016 belum bisa dimanfaatkan masyarakat. Seharusnya jembatan Asan Krueng Kreh, bisa dilintasi warga untuk memasarkan hasil pertanian. Begitu juga para pelajar, lebih mudah menuju sekolah tingkat SMP yang berada di seberang sungai.
Sejumlah proyek pembangunan pasar, sarana air bersih dan kebutuhan masyarakat lainnya juga banyak terlantar di Aceh Utara. Keadaan itu diperkirakan akibat perencanaan pembangunan terlalu lemah. Kondisi seperti ini akan mempersulit masyarakat keluar dari zona kemiskinan.
Untuk itu, Tgk Abdul Manan menyebut pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus bersungguh-sungguh dalam merencakan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan, bukan sesuai selera oknum tertentu. Perencanaan yang matang berorientasi pada kebutuhan disebut akan menjadikan infrastruktur yang dibangun bermanfaat secara luas bagi kepentingan rakyat.
“Kami mendesak Bupati Aceh Utara untuk mencari solusi terhadap proyek terbengkalai dan tidak berfungsi. Untuk masa yang akan datang, bupati sangat perlu menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga proyek yang dibangun benar-benar dibutuhkan. Dengan sendirinya, infrasturktur tersebut akan dijaga oleh masyarakat” demikian Ketua DPC PBB Aceh Utara Tgk Abdul Manan.
