Arogansi Naikkan Ambang Batas Parlemen, Siapa Lagi yang Akan Terlempar dari Senayan?
Abadikini.com, JAKARTA – Sebanyak 16 partai politik jadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Tapi, cuma sembilan partai yang mampu lolos ambang batas parlemen dan punya perwakilan di Senayan.
Ada empat partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2019 buat pertama kalinya. Mereka ialah Garuda, Berkarya, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, keempatnya cuma jadi penggembira di pemilu serentak perdana tersebut.
Partai Hanura ikut tereliminasi di Pemilu 2019. Padahal, partai yang dibentuk mantan Panglima ABRI (sekarang dikenal TNI) Wiranto itu sempat lolos ke Senayan pada Pemilu 2014.
Pemilu tahun lalu juga menegaskan ketidaksiapan mesin politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sejak 2014, keduanya selalu jadi partai gurem di kancah kontestasi politik Tanah Air.
Partai-partai yang gagal ini tak bisa memenuhi minimal perolehan suara 4 persen sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017. Belum setahun Pemilu 2019 kelar, wacana merevisi UU Pemilu muncul lagi.
Salah satu yang ingin diubah yaitu penaikan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024. Suara tentang angka kenaikannya masih beragam, mulai 4,5 persen, hingga 7,5 persen.
Lantas, siapa berani menaikkan ambang batas parlemen?
1. PPP Cuma Berani 4,5 Persen
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani keberatan dengan usulan penaikan ambang batas parlemen dengan persentase tinggi. PPP menilai kenaikan ambang batas parlemen harus dilakukan bertahap.
“Dari 4 persen, menjadi 4,5 persen lah,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (4/2/2020).
2. NasDem PD 7 Persen
Partai NasDem sepakat parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dinaikkan. NasDem mengusulkan ambang batas parlemen menjadi tujuh persen dari sebelumnya hanya empat persen.
“Bukan lima persen tapi tujuh (persen). Konstisten di tujuh. Tujuh persen itu angka rasional untuk DPP Partai NasDem, kemudian kita ingin memperkuat konsolidasi partai,” kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad HM Ali, di Kantor Akademi Bela Negara Partai NasDem, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
3. PKS-PDIP Satu Suara 5 Persen
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat dengan usulan PDI Perjuangan terkait kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. PDI Perjuangan mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen.
“PKS setuju 5 persen karena itu ada kenaikan yang gradual. Saya kira kalau kenaikan 4,5 persen, 5 persen itu wajar kenaikannya,” kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (15/1/2020).
4. Golkar Timbang 7,5 persen
Partai Golkar mendorong penyederhanaan partai di parlemen. Partai Beringin sepakat menaikkan ambang batas parlemen.
“Kami sedang mengkaji kemungkinan parliamentary threshold di sekitar 7,5 persen. Kalau PDI Perjuangan 5 persen, kita mungkin lebih cenderung lebih tinggi,” ucap politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
5. Hanura Keberatan
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyebut wacana penaikan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 5 persen, egois. Wacana itu diusulkan PDI Perjuangan.
“Partai besar jangan arogan dong mentang-mentang masuk Senayan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Inas Nasrullah di Jakarta, Selasa (14/1/2020).
6. Partai Baru dan Kecil Teriak
Tujuh partai politik yang tidak mendapatkan kursi di parlemen mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Salah satunya, soal wacana penaikan ambang batas parlemen. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai wacana penaikan ambang batas parlemen akan memberatkan parpol baru dan kecil.
“Jujur, saya dulu kan termasuk dari partai besar. Saya ingin memberi tahu, memang biasanya tabiat-tabiat politik yang muncul di Parlemen utamanya dari partai-partai besar ialah ingin sehebat-hebatnya mempertahankan kekuasaan yang didekap dalam dadanya. Meskipun itu sah, kami prihatin,” kata Priyo.
7. Gerindra Belum Bersikap
Partai Gerindra belum bersikap terkait wacana penaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dari empat persen menjadi lima persen. Wacana ini pertama kali dikemukakan PDIP Perjuangan dalam Rakernas pekan lalu.
“Kami belum dalam tahap (mendiskusikan itu) begini kalau di PDI Perjuangan kan sudah ada pembicaraan secara kepartaian, secara nasional membicarakan soal parliamentary threshold, Gerindra belum,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
Kaji ulang nilai ambang batas parlemen bukan isapan jempol. Sebab, Rancangan UU (RUU) tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.
