Soal Ekspor Ganja, Wakil Sekjen PBB: Jangankan Fraksi Lain, Fraksi PKS Saja Balik Badan
Abadikini.com, JAKARTA – Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Solihin Pure menyarankan kepada pihak-pihak yang ingin memperjuangkan legalisasi ekspor ganja agar lebih solid dan terkonsolidasi dengan baik agar perjuangannya tidak sia-sia.
Menurutnya, ketidaksolidan Fraksi PKS atas apa yang disampaikan anggota DPR Rafli Kande justru kontraproduktif bagi dirinya maupun partai yang menaunginya.
“Seharusnya dia solidkan dulu di Fraksi PKS baru bersuara. Ini kan tidak, bukannya dapat dukungan malah ditegur dari internal dan banjir bullyan di sosmed,” kata Pure kepada Abadikini.com di Jakarta Sabtu (1/2/2020).
Soal konspirasi global ganja, Pure menjelaskan itu kan cuma standar ganda, kita sama-sama tahu pihak mana saja yang sering gunakan standar ganda.
Pure melanjutkan, capek kita kalau semua dilihat dari kaca mata konspirasi. Sederhananya, kita pakai analisa siapa diuntungkan dan siapa dirugikan. Yang dirugikan jelas negara karena sulitnya pengawasan maka rentan disalahgunakan. Lantas negara diuntungkan? Bandar, pengedar dan pecandu dirugikan atau diuntungkan? Ini yang harus dijawab secara bersamaan.
“Sah saja kalau usulan ekspor ganja juga nanti dituduh sebagai konspirasi lokal oleh pihak yang berseberangan,” kata Pure.
Pure menambahkan, untuk dapat mengekspor ganja maka revisi UU 35/2009 mutlak diperlukan. Pertanyaan-nya, apakah semua fraksi di DPR punya persepsi yang sama soal legalisasi ganja?
“Jangankan fraksi lain, fraksi PKS saja akhirnya balik badan dan justru memberi teguran keras kepada Rafli,” ujarnya.
Legalisasi ganja, kata Pure, tidak boleh sekadar berangkat dari alasan ekonomis dan hasil penelitian medis semata tapi harus dipertimbangkan sisi filosofis, sosiologis dan yuridisnya.
Pure juga memberikan klarifikasi terkait seruan tangkap Rafli yang sempat disampaikannya di media.
“Itu cuma gaya bahasa saja yang nggak perlu dibaperin. Lagi pula DPR punya hak imunitas. Kita orang Timur umumnya ekspresif,” tukasnya.
Kembali ke persoalan legalisasi ekspor ganja, Pure menegaskan, kompleksitas dan spektrum ancaman terhadap bangsa Indonesia makin luas mulai dari ancaman yang bersifat konvensional sampai yang asimetris dan peredaran narkoba merupakan salah satu ancaman yang bersifat asimetris.
“Di satu sisi sebagai negara demokrasi juga menjamin kebebasan berpendapat sepanjang tidak menyalahi aturan sehingga ada kerawanan pada proses legislasi yang tak jarang usulan yang kontraproduktif malah lolos dan disepakati menjadi produk undang-undang,” tuturnya.
“Apa yang baik dan benar menyangkut hajat hidup orang banyak harus diuji secara terbuka di ruang publik sehingga kita memiliki persepsi yang sama akan suatu persoalan, baik itu manfaat maupun mudharatnya,” pungkasnya.
