Tanggapi 100 Hari Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Fahri Hamzah Tiba-tiba Peduli Presiden
Abadikini.com, JAKARTA – Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Maruf Amin memasuki 100 hari pada Kamis (30/1/2020).
Terhitung sejak Kabinet Jokowi-Maruf dilantik pada 23 Oktober 2019.
Banyak rekam jejak kerja pemerintahan dalam Kabinet Indonesia Maju yang menjadi perhatian publik.
Melihat kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf, Wakil Ketua Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan tanggapannya soal kinerja Pemerintahan Jokowi selama 3 bulan ini.
Hal tersebut diungkapkan Fahri dalam acara Satu Meja The Forum yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Kamis (30/1/2020).
Di awal pernyataannya, Fahri justru mengutip sebuah pepatah yang menggambarkan Pemerintahan Jokowi selama 100 hari ini.
“Saya mau memulai dengan ada satu adagium yang mengatakan dunia ini dirusak oleh satu dari dua macam orang.”
“Pertama adalah yang berpikir saja tanpa bekerja dan yang kedua adalah bekerja saja tanpa berpikir,” ujar Fahri.
Fahri mengatakan, bahwa Jokowi kurang teman untuk bertukar pikiran soal pemerintahan.
“Menurut saya Pak Jokowi itu kurang teman berpikir.” terangnya.
“Pemimpin di Indonesia di sekitarnya itu disergap oleh kultur feodal, nah di situ yang menurut saya Pak Jokowi kesepian,” ujar Fahri.
Melansir dari laman Tribunnews, Jumat (31/1/2020) Fahri menilai, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok kepala negara yang independen.
“Ada orang yang kita anggap sangat dekat dengan dia pada periode yang lalu, dia tendang begitu aja dengan sangat ringan ya.”
“Nah itu yang saya bilang dia ini kesepian.” tegasnya.
Fahri lantas menyebut, bahwa orang-orang seperti Fadjroel Rachman yang menjabat sebagai Juru Bicara Kepresidenan dan Yunarto Wijaya sebagai Direktur Charta Politika layak untuk menjadi teman berdebat Jokowi.
Tak hanya itu, Fahri juga menyinggung soal penunjukkan Staf Khusus Presiden dari kalangan milenial.
“Nah yang milenial-milenial itu dugaan saya itu agak gugup dia didepan presiden,” terangnya.
“Simbolik dan akhirnya dia tidak bisa menasehati presiden,” imbuhnya.
Fahri juga menyinggung soal Omnibus Law yang belakangan sempat ramai mnjadi perbincangan.
“Itu kan (mohon maaf) ya Presiden agak lama mengexercise bagaimana mengatur atau merekayasa, mensiasati tumpukan-tumpukan aturan tadi.”
“Menurut saya itu jawabannya ada di presidensialisme,” kata Fahri.
Menurut Fahri, presiden punya hak untuk membuat perpu dan bisa dilakukan hanya dalam semalam.
“Presiden itu punya hak untuk membuat perpu, malam ini dia bikin perpu, besok semua berubah,” jelasnya.
Fahri juga menyoroti soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
“Soal ibu kota tadi juga begitu, apakah itu pilihan yang paling baik dari seluruh pilihan yang ada.”
“Karena dunia ini kan semakin tidak memerlukan tempat, karena tempat itu hilang. Ada teknologi dan sebagainya.”
“Jadi sekali lagi 100 hari ini, presiden itu kesepian,” ungkapnya.
