PBB, Partai Islam dan Pemilu 2024
SALAH satu partai yang asasnya Islam, Partai Bulan Bintang (PBB), masih eksis dalam percaturan politik dan hukum dewasa ini. Walau dia tidak berhasil menempatkan wakilnya di Senayan, namun lawan dan kawan masih tetap menyeganinya. Kehadiran figur, Prof Yusril Ihza Mahendra (Prof YIM), sebagai Ketua Umum PBB, memberikan pengaruh yang besar pada partai yang lain. Kemenangan Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019 tidak terlepas dari tangan dinginnya. Ini yang membuat tangan, kepala dan hati lawan politiknya panas dingin karenanya.
Karena itu wajarlah jika hujatan dan cibiran dari lawan politik termasuk dari sebagian pendiri dan mantan fungsionaris PBB melemparkannya bertubi-tubi. Seakan YIM yang menjadi pemeran utama kekalahan figur yang didukungnya. Apalagi figur itu telah menjajikan harapan harapan kursi empuk sehingga mereka timpakan kekecewaan pada YIM akan kegagalannya. Namun anehnya saat figur yang didukungnya bergabung ke dalam koalisi Jokowi-Maruf mereka diam tak menumpahkan kekecewaannya.
Peristiwa kekecewaan yang terjadi dalam Pemilu serentak tahun 2019 menjadi sebuah pelajaran berharga bagi PBB. Bahwa orang-orang yang berada dalam partai itu belum tentu sama dan sependapat dengan keputusan partai. Suatu hal yang tidak patut terjadi dalam partai Islam. Kalaulah suatu keputusan sudah diambil dalam musyawarah maka dengan sikap tawakallah menerimanya. Bukan dengan cara membangkang dan menjatuhkan partai dan akhirnya tersingkir dengan sendirinya. Pengalaman ini memang perlu diantisipasi sejak dini. Dalam Muktamar PBB ke lima (V) di Belitung musyawirin berhasil mengantisipasinya. Yaitu dengan memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum menentukan pasukannya yang akan berjuang dengan sungguh sungguh dalam Pemilu 2024.
Tentu ketidak berhasilan PBB dalam Pemilu 2019 bukanlah semata karena terjadinya pembangkangan beberapa fungsionarisnya. Sistem Pemilu yang berlaku saat itu juga menjadi kendala. Termasuk sikap dan ulah oknum-oknum komisioner Pemilihan Umum (KPU) yang bermain. Sebagaimana kasus Wahyu Setiawan, salah seorang komisionernya yang terjaring KPK. Ini berbeda dengan sistem Pemilu pertama tahun 1955. Pemilu inilah satu satunya pesta demokrasi yang berjalan baik, adil dan jujur. Partai Islam Masyumi berhasil menduduki peringkat kedua setelah PNI.
PBB didirikan sebagai pelanjut perjuangan politik Masyumi. Pada Pemilu di era reformadi tahun 1999 dan 2004 PBB masih dapat kursi di DPR/MPR RI. Waktu itu sistem pemilunya masih dapat memberikan kesempatan yang sama pada partai-partai untuk berkompetisi dengan fair tanpa bermain uang. Namun dalam pemilu selanjutnya, 2009, 2014 dan 2019 sistem pemilu telah membuka keran terjadinya money politik. Partai politik bisa tawar menawar dengan pemilih. Keadaan ini membuat partai ideologis yang lemah fulusnya seperti PBB terperosok ke dalam lubang yang sama. Caleg PBB yang hanya mengandalkan semangat dan uang sedikit akhirnya tidak berhasil menembus jumlah suara yang dibutuhkan masuk parlemen. Mereka dikalahkan partai lain yang punya kekuatan materi dan kekuasaan.
Tentu sebagai fungsionaris PBB tidak perlu meratapi kekalahan dalam pileg 2019 lalu. Karena itu pembenahan diri perlu dilakukan. Ini bukan hanya masalah ideologi yang mulai luntur perlu dikuatkan lagi. Selain itu jaringan partai perlu merata ke seluruh Indonesia. PBB perlu membangun infrastruktur hingga ke grassroot. Dengan perubahan struktur dan mekanisme pemilu, pengurus PBB saat ini diharapkan dapat memperkuat jaringan infra struktur tersebut.
Selain soal jaringan itu fungsionaris partai juga harus bekerja keras, cerdas, tuntas dan berdoa sungguh-sungguh sejak mendapat amanah. Jika partai dibangun dengan kerja keras, kesungguhan, kecerdasan, disiplin dan mengharapkan ridho Allah, maka Pemilu 2024 yang akan datang memberikan peluang besar bagi PBB. Mulailah dari diri sendiri pimpinan tertinggi partai. Semua pengurus pusat hingga ranting juga harus memulainya agar PBB sukses dan meraih kemenangan. (MK.23.1.2020).
Oleh: Muhsin MK
