Ibu Kota Jakarta Banjir Air, Ibu Kota Baru Banjir Investasi dan Bantuan Asing

Abadikini.com, JAKARTA – Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur terus berjalan. Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menunjuk tiga tokoh besar sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota pengganti Jakarta tersebut. Mereka adalah Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ), Masayoshi Son dan Tony Blair. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan nantinya mereka akan membangun kerja sama dengan sistem investasi dan tidak ada skema pinjaman.

“Yang ditawarkan, tidak pinjaman, tidak ada government guarantee, semua kerja sama,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Dia mengklaim para dewan pengarah tidak akan diberikan upah atau gaji. Lantaran Sheikh Mohamed bin Zayed saja memiliki harta kekayaan senilai USD 1,4 triliun. Walaupun tidak diberikan upah, Jokowi menjelaskan mereka akan mendapatkan penghargaan tertinggi. Lantaran sudah membangun sejarah baru yaitu perpindahan ibu kota.

“Tau gak angkanya 1,4 tadi, enggak kuat menggaji beliau, USD 1,4 triliun bayangin saja,” ungkap Jokowi.

Khusus untuk bangunan atau infrastruktur pemerintahan, Jokowi memprediksi tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara sisanya, bisa dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pihak swasta.

“Sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detail pemerintah harus keluar berapa tapi saya melihat, kalau saya melihat, saya kira pemerintah tidak akan keluar lebih dari Rp100 triliun,” kata Jokowi.

Dia menjelaskan, anggaran dari APBN itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dana itu juga digunakan membangun Istana Kepresidenan serta gedung-gedung kementerian. “Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses Public Private Partnership (PPP) ataupun dikerjakan oleh investasi,” jelasnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, memastikan pembangunan gedung pemerintah akan tetap menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kantor pemerintah itu tidak dibayarin orang, kita mau dibayar pakai APBN,” kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Nantinya investasi asing di ibu kota baru akan menyasar pendidikan tinggi, rumah sakit hingga pusat penelitian berstandar internasional. “Kluster-kluster lain monggo, bisa kita omongin. Tapi kami yang ngatur loh,” kata Menko Luhut.

 

Minat Investasi Asing

Sejauh ini, sangat banyak asing berminat untuk investasi di Ibu Kota Baru tersebut. Tak hanya Jepang, Menko Luhut menyebut investor negara lain seperti Hongkong dan Korea pun tertarik berinvestasi di ibu kota baru. Namun, semua masih dalam tahap negosiasi. Tinggal pemerintah saja yang nanti menentukan investor mana saja yang bisa masuk ke pembangunan ibu kota baru.

Selain itu, Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun pada proyek tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, ketertarikan tersebut telah disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban.

“Baru ada usulan dari Hongaria. Besok kan pak PM-nya ke sini, ke Yogyakarta. Kemarin duta besarnya juga datang ke saya, mereka ingin membentuk Hongary-Indonesia Investment Fund,” ungkap Menteri Basuki di Labuan Bajo, NTT, Selasa (21/1/2020).

Secara total, Basuki menyebutkan nilai total dana investasinya mencapai USD 1 miliar yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan hingga persampahan. “Itu untuk infrastruktur, air, jalan, sanitasi, sampah. (Nilainya) USD 1 miliar,” jelas Menteri Basuki.

Pemasukan dana itu juga telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. “Saya dah lapor pak Presiden, saya juga udah lapor pak Luhut. Signing-nya kalau pak Presiden (Jokowi) sudah oke,” tukas Menteri Basuki.

 

Softbank Siapkan Triliunan Rupiah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima delegasi SoftBank CoRpdi Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, CEO SoftBank, Masayoshi Son tertarik untuk menanamkan modal di Ibu Kota Baru, Kalimantan.

“Jadi saya pikir Ibu Kota Jakarta memiliki sejarah besar, kesuksesan besar. Jadi proyek baru ini yang sedang anda persiapkan. Saya pikir ada peluang menarik yang bisa kita diskusikan ide-ide potensial,” kata Masayoshi saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Jokowi pun langsung menyambut pernyataan tersebut dengan menjelaskan keadaan Jakarta sekarang. Ibu kota saat ini dan baru.

“Populasi Jakarta sekarang adalah 10 juta dan Jakarta lebih besar memiliki 29 juta, ukuran jakarta adalah 66.000 ha dan jika kita bandingkan dengan modal baru, ukuran modal baru diatur ke 256.000 ha,” ungkap Jokowi.

Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan Sofbank akan menginvestasikan sebesar USD 100 miliar. Dia pun hampir tidak percaya dengan investasi yang dikeluarkan.

“Hari Jumat, Masoyoshi mau ke sini. Karena dia desar saya terus, dia mau investasi hampir USD 100 miliar. Menurut saya too good to be true,” ungkap Luhut.

 

Ajak Uni Emirat Arab

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menyampaikan rencana pembangunan Ibu Kota baru Indonesia dalam kunjungannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Presiden Jokowi diketahui akan melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) dan menjadi keynote speakers di forum energi terbarukan.

“Pak Presiden juga akan menyampaikan tentang rencana ibu kota baru. Jadi dengan Ibu Kota baru itu Pak Presiden juga ingin mengajak dunia Internasional untuk menjadikan ibukota baru Indonesia ini menjadi satu show case ya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Ahad (12/1/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menyampaikan bahwa ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, berkonsep zero emission, compact city. Nantinya, dijelaskan juga ibu kota baru menjadi kota penggerak ekonomi.

“Ya mengajak bermitra karena kan banyak sekali energi ya. Karena ini kan kita harus menjadi satu motor bagi tempat tinggal, bukan city, tapi new engine development,” jelas Pratikno.

Menurut dia, Presiden Jokowi dijadwalkan menjadi pembicara utama atau keynote speakers dalam Sustainability Week pada Senin, 13 Januari 2020. Di forum itu, dia turut menyampaikan soal Ibu Kota baru RI. “Nanti itu yang disampaikan Presiden di dalam Suistainability Development Week Day Abu Dhabi ini,” ucap Pratikno.

 

Asing Bantu Desain Ibu Kota Baru

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut bahwa tiga negara yakni Amerika Serikat, China dan Jepang, menawarkan bantuan untuk merancang desain ibu kota baru.

Menteri Basuki mengatakan, tawaran itu diberikan dengan tetap mengutamakan desain hasil sayembara.

“Basic desain oleh para pemenang sayembara menjadi dasar karena ini Indonesia-nya. Kalau ada yang mau membantu, karena banyak sekali ya, dari Amerika, Jepang, China yang ingin membantu desainnya,” katanya.

Basuki mengatakan pertemuannya dengan pemenang sayembara dan Menko Luhut dilakukan karena Luhut ingin mengetahui desain ibu kota yang terpilih dalam sayembara. “Karena dulu Pak Menko belum ikut rapat pada saat sebelum penetapan, beliau ingin tahu kayak apa itu. Kemudian dijajaki apakah perlu kalau mau diimprovisasi dengan asing, dengan internasional. Tapi bukan sayembara,” katanya.

Dalam pertemuan itu, lanjut Basuki, Luhut menginformasikan ada beberapa konsultan asing yang ditugasi oleh negaranya untuk membantu Indonesia. Keterlibatan konsultan swasta nantinya hanya fokus di desain, namun belum diketahui apakah akan terlibat juga dalam pendanaan.

“Itu mereka ditugasi oleh negaranya. Itu mereka bilateral kerja sama antarnegara,” katanya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan tidak semua konsultan tersebut nantinya akan diterima oleh pemerintah. Pasalnya, pemenang sayembara juga dapat memberikan pertimbangan karena memiliki penilaian dengan konsultan yang berpengalaman. Dia mengatakan pemerintah Indonesia juga tidak akan memberikan timbal balik ke negara pemberi bantuan itu. “Kalau itu hibah kan enggak ada (timbal balik),” ujarnya.