DPR Usul OJK Dibubarkan, Begini Respon Pimpinan OJK

Abadikini.com, JAKARTA — Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kedua kalinya mengusulkan untuk mengembalikan fungsi kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Pengawasan OJK masih lemah terbukti dari masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perusahaan pelat merah ini merugi Rp 13,7 triliun karena produk JS Saving Plan yang dijualnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso santai menanggapi pernyataan tersebut. Usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ia mengatakan di depan awak media bahwa OJK sudah bekerja secara profesional.

“Kita profesional. Sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan. Dan tentunya ini nanti akan kita sampaikan pada Komisi XI,” kata Wimboh seraya berjalan menghampiri mobil yang menjemputnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2020).

Menurut Wimboh, masalah Jiwasraya ini sudah berlangsung lama. Ia mengatakan, banyak pihak yang sudah mengetahui asal-muasal sengkarut Jiwasraya ini, dalam hal ini langkah yang harus dilakukan yakni fokus mencari penyelesaian.

“Kami bekerja profesional independen. Dan kami bisa menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah kami lakukan selama ini. Dan semua orang tahu bahwa permasalahan-permasalahan ini bukan permasalahan baru. Permasalahan ini sudah cukup lama. Semua orang tahu. Tinggal pilihan kapan harus segera diselesaikan,” papar Wimboh.

Lantas, bagaimana permintaan Komisi XI untuk membubarkan OJK pada rapat kerja kemarin?

Komisi XI DPR RI kembali menyuarakan pengembalian fungsi tugas OJK ke BI. Kali ini, wacana tersebut datang dari Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS Hidayatullah.

“Kita bisa memeriksa kinerja pengawasan mereka (OJK), dan ternyata kalau tidak sesuai ya risikonya komisionernya harus mundur, atau digabungkan kembali dengan BI. Jadi ini bukan masalah sederhana. Kita ini kan di Komisi XI mengawasi angka-angka besar. Jadi seolah belasan triliun ini kecil. Kelalaian ini akan berdampak besar. Puluhan triliun ini seolah tidak ada apa-apa. Bapak masih menyembunyikan sementara publik sudah tahu. Jadi nggak ada rahasia,” tegas Hidayatullah di hadapan Dewan Komisioner OJK dalam rapat kerja Komisi XI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI dari fraksi PDIP, Indah Kurnia menilai kasus Jiwasraya ini sangat konyol karena baru terbuka belakangan ini.

“OJK ini kan baru satu kali ganti pengurusnya. Kalau lihat modusnya kan sama sudah dari puluhan tahun. Ini kan melibatkan industri jasa keuangan secara kompleks. Padahal setiap bulan kita melakukan edukasi, literasi, sosialisasi jasa keuangan. Dengan ada kasus ini kan silly, kita semua berada di posisi sangat konyol nggak tahu apa-apa. Ada produk asuransi, ditawarkan di perbankan, (lalu investasi Jiwasraya) placement-nya di pasar modal. Seperti apa itu? How come?” kata Indah.

Pernyataan Indah di atas terkait dengan produk asuransi JS Saving Plan. JS Saving Plan merupakan produk dengan cost of fund (COF) sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi mencapai 9-13% yang ditawarkan secara masif sejak 2015. Nasabah juga bisa mengambil dananya hanya dalam jangka waktu satu tahun.

Lalu, bagaimana tanggapan pemerintah atas usul DPR tersebut?

Menanggapi usul pengembalian tugas OJK ke BI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus menyempurnakan sistem atau aturan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Jadi kita akan terus menyempurnakan dari sisi peraturan perundang-undangan di dalam rangka bisa menjaga stabilitas sistem keuangan itu,” ujar Sri Mulyani di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dia tidak menjawab mengenai setuju atau tidak fungsi OJK dikembalikan lagi ke BI. Hanya saya dia menyadari bahwa sistem pengawasan masih belum sempurna. Namun, pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus menjaga stabilitas keuangan nasional. KSSK ini terdapat OJK, BI, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kerja sama kita lakukan sebaik mungkin. Pasti belum sempurna, masih perlu banyak hal yang diperbaiki, termasuk dari sisi perundang-undangan,” ungkap dia.