Mahfud MD dan Edhy Prabowo Kunker ke Natuna dan Gelar Rakor di Atas KRI Semarang
Abadikini.com, NATUNA — Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020).
Kedatangan Menko Polhukam dan Menteri Edhy dalam rangka koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas keamanan di perairan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Menariknya koordinasi dilakukan di atas KRI Semarang.
Sebelum rapat digelar, Menteri Edhy dan Menkopolhukan Mahfud menyaksikan fly pass pesawat TNI AU dan sailing pass sejumlah kapal milik TNI AL, Bakamla, KKP dan Polri yang selama ini berpatroli di perairan Natuna Utara.
Kedatangannya bersama Menteri Edhy ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar.
“Tapi kita ini tidak sedang mempertahankan kedaulatan, tetapi menjaga hak berdaulat atas laut,” kata Mahfud di Natuna, Rabu (15/1/2020).
Menurut dia, untuk menjaga hak berdaulat atas laut diharuskan adanya peningkatan patroli di perairan Natuna.
“Hari ini kami melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga membahas mengenai pengelolaan Natuna ini,” ujarnya.
Tak hanya soal keamanan dan kedaulatan, rapat tersebut juga membahas upaya peningkatan pengelolaan sumber daya laut Indonesia khususnya di perairan Natuna.
“Jadi jangan salah paham dulu, bukan nelayan luar yang akan kami datangkan ke Natuna, akan tetapi nelayan Natuna yang akan disejahterakan sebagai masyarakat maritim yang sejahtera,” jelas Mahfud.
Sementara itu, Menteri Edhy mengatakan, pihaknya tengah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna yakni bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih dan sarana penunjang lainnya.
Kedatangannya Mahfud bersama Menteri Edhy ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi pada tahun 2016, kemudian kunjungan presiden minggu yang lalu yang mengatakan bahwa kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar.
“Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan,” kata Menteri Edhy.
Ke depan, kata Edhy, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebab, nelayan di Natuna tidak hanya membutuhkan kapal yang mumpuni untuk melaut, melainkan sulitnya bahan bakar, cold storage dan sarana pelelangan ikan.
“Sekarang ada SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini,” tutup Edhy.
