Golkar, NasDem dan PKS Mustahil Beda Bantal Satu Mimpi Soal Parliamentary Threshold 7 Persen
Abadikini.com, JAKARTA — Partai Golkar mendukung usulan kenaikan ambang batas parpol masuk parlemen hingga lima persen sebagaimana direkomendasikan dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan pekan lalu.
Politisi Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan menaikan ambang batas parlemen itu merupakan langkah tepat.
Bamsoet menilai ambang batas parlemen (PT) sudah seharusnya naik dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya banyak partai yang akan melenggang ke Senayan.
“Kenaikan ambang batas itu bagus. Tapi, kalau bisa dinaikkan lagi PT itu menjadi 6–7 persen. Golkar ingin naik dari 4 persen menjadi 7 persen untuk pemilu 2024,” tegas Bamsoet, Selasa (14/1/2020).
Menurutnya, kenaikan itu untuk mencegah terjadinya ledakan jumlah partai di DPR, namun tetap mewakili aspirasi rakyat banyak.
Sementara itu, Nasdem dan PKS, selain setuju malah menginginkan PT berada pada kisaran 7-7,5 persen.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya bahkan menyebut bahwa pihaknya pernah mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7,5 persen. Alasannya, agar kualitas demokrasi Indonesia meningkat lewat rasionalisasi kepartaian.
“Konteksnya melakukan rasionalisasi kepartaian, kemudian juga mematangkan demokrasi. Kalau itu sampai itu berlaku di DPR provinsi dan kabupaten kota, kita sepakat,” ujar Willy.
Dengan ambang batas parlemen 5 persen, partai yang lolos ke parlemen adalah partai yang benar-benar siap. Pasalnya, tantangan partai politik ke depannya sangat beragam dan berat, katanya.
“Sebuah partai politik tentunya memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan sesuai harapan,” ujar Willy.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi usulan PDIP yang berharap agar ambang batas PT direvisi menjadi 5 persen. Mardani menyebut, justru PKS berharap agar ambang batas parlemen dinaikan menjadi 7 persen.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Bulan Bintang Solihin Pure memberikan tanggapannya mengenai wacana yang dilontarkan oleh sejumlah partai di parlemen untuk menaikkan PT mencapai angka 7 persen.
Menurut Pure kenaikan PT memang diperlukan jika niat dan semangatnya murni untuk penyederhanaan partai yang endingnya meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, kenaikan PT itu harus dilakukan secara rasional dan gradual bukan secara frontal agar tidak malah menjadi predator dari demokrasi itu sendiri.
“Banyak pihak yang berangkat dari kepentingan dan kecemasan yang berbeda-beda karena itu mustahil beda bantal punya mimpi yang sama. Selain itu ada juga pihak yang merasa percaya diri sekaligus ingin memonopoli segmentasi pemilih tertentu,” ujarnya.
