Sipil dan Tantangan Intelijen Indonesia
Abadikini.com, JAKARTA – Situasi politik yang terjadi di Aceh dan Papua belakangan ini perlu mendapat perhatian serius Presiden Jokowi. Respon yang lambat atau salah dalam mengambil keputusan akan menimbulkan dampak berkepanjangan.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Babad Banten Pusat Tubagus Soleh, Sabtu (28/12/2019). Ia mengatakan itu terkait konsolidasi para mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan berita situasi terkini di Papua.
“Apa yang terjadi di Aceh dan Papua menarik disimak. Pasalnya, akan sangat mempengaruhi situasi politik dan keamanan secara nasional. Tentu saja bila tidak apik menanganinya, akan berujung pada iklim investasi di negara kita sebagaimana yang sedang digenjot oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Ia menilai, cara pendekatan miiliter seperti pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh di masa lalu memberikan pelajaran bahwa pendekatan dengan kekerasan selalu melahirkan kekerasan lanjutan. Dan untuk reunifikasi sangat memerlukan waktu yang sangat lama dan kesabaran tanpa batas.
Menarik untuk disimak, lanjut Soleh, penuturan pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono tentang pola penanganan konflik di Aceh dan Papua. “Menurut beliau, pola penanganan dengan kekerasan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian yang serba terbuka,” paparnya.
Soleh kemudian mengutip pendapat Suhendra bahwa untuk menangani konflik Papua dan potensi konflik di Aceh yang sudah mulai memanas, harus dengan pendekatan lunak. “Tidak cocok dengan pola pendekatan kekerasan. Untuk itu diperlukan kemampuan seorang pemimpin lembaga intelijen yang mampu berkomunikasi dari hati ke hati,” cetusnya.
Soleh mengaku sangat tertarik dengan gagasan Suhendra. Ia sangat yakin, pola pendekatan yang lunak dan humanis akan menyelesaikan banyak hal dalam setiap konflik.
Menurut Soleh, inilah tantangan dunia intelijen kita sebagai bangsa, yaitu harus mengubah cara pandang dari pola militeristik ke cara pandang pendekatan kemanusiaan. “Seperti kata pepatah kita harus mampu menangkap ikan di air yang keruh,” tukasnya.
Menurutnya, Jokowi sebagai Presiden harus juga mempertimbangkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang berasal dari sipil agar memiliki cara pandang yang berbeda 180 derajat dari cara pandang intelijen dari kalangan militer atau polisi. Sehingga konflik Papua dan potensi konflik di Aceh yang sudah mulai menggejala bisa dipadamkan tanpa harus mengeluarkan sebutir peluru dan korban dari sesama anak bangsa.
