PBNU Tagih Janji Kredit Murah Rp 1,5 T, Ini Penyataan Sri Mulyani
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal janji kredit murah sebesar Rp 1,5 triliun yang ditagih oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj.
Ia mengatakan duit itu sudah dialokasikan di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun 2017 untuk mendukung perkuatan pengusaha di level ultramikro, yaitu yang di bawah level kredit usaha rakyat dan tidak memiliki akses ke pembiayaan.
“Oleh DPR disetujui Rp 1,5 triliun, termasuk pada level grassroot adalah yang ada di dalam afiliasi dengan organisasi kemasyarakatan, karena NU sebagai salah satu ormas yang besar, memang memiliki banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya antara 5-10 juta pengusaha,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 26 Desember 2019.
Dalam desainnya, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu dan NU, serta organisasi masyarakat lainnya di dalam APBN 2017 membuat nota kesepahaman atau MoU. Operasionalisasinya dalah dengan menyalurkan kredit ultramikro melalui beberapa lembaga.
Sri Mulyani menyebut Kemenkeu tidak mungkin memberikan langsung dana tersebut kepada individual. “Makanya dilakukan melalui beberapa channeling agency, yaitu seperti PT BAV atau Bahana Arta Ventura, juga PNM atau Permodalan Nasional Madani yang termasuk di dalamnya program Mekaar, dan juga PT Pegadaian,” katanya.
Kemenkeu juga menggandeng institusi yang membimbing dan memberikan dukungan kepada masyarakat peminjam ultramikro. Dalam perjalanannya, ada lima koperasi di bawah PBNU, salah satunya Koperasi Sidogiri, yang menerima duit total Rp 211 miliar.
Sri Mulyani memastikan lembaganya terus memantau perkembangan program tersebut, meski ada beberapa perubahan cara di keberjalanannya.
Ia menyebut PBNU sempat meminta agar tidak hanya Koperasi Sidogiri, yang sudah cukup stabil, yang menerima bantuan itu. Koperasi tersebut memang dinilai memiliki unit usaha yang bagis, ditambah lagi masyarakat yang masyk telah memiliki sistem pembukuan ekonomi yang sangat baik.
“Namun tidak semua koperasi yang kualitasnya sebagus itu, sehingga waktu itu juga diminta kepada kami untuk memberikan langsung kepada masyarakat melalui pondok pesantren,” ujar Sri Mulyani.
Oleh karenanya, Sri Mulyani beranggapan perlu sekali dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha di level ultra mikro.
“Jadi kita akan mengevaluasi terus. Saya juga mendengar bahwa dari PBNU meminta supaya desainnya diubah. Kita akan coba accomodate, tapi tetap ada rambu-rambu tata kelola,” ujar dia.
Dia pun menyatakan akan terus menjaga komunikasi dengan pihak PBNU agar bisa sama-sama bergerak meningkatkan ekonomi kerakyatan di tengah masyarakat.
“Kami sih enggak apa-apa, nanti kita akan bicara dengan teman-teman NU. Enggak ada sesuatu yang perlu dijadikan berita lah soal ini, karena kami juga selama ini hubungannya baik. Kami akan tetap terus mendukung untuk peningkatan ekonomi rakyat kita,” ungkap Sri Mulyani.
