Rusia Bicara Ancaman AS jika Indonesia Beli Jet Tempur Su-35
Abadikini.com, JAKARTA – Rusia tak menampik bahwa ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) sedikit banyak menghambat perundingan kontrak 
pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dengan Indonesia.
Menurut Wakil Duta Besar Rusia untuk Indonesia, V Kopylov, bayang-bayang sanksi AS itu tak hanya mengancam Indonesia, tapi juga semua negara yang ingin bermitra dengan Rusia terutama dalam bidang pertahanan.
“AS mencoba mencegah negara-negara sahabat kami untuk bekerja sama dengan Rusia, terutama dalam bidang militer. Semua orang tahu itu, namun kami berharap ini tidak akan mengganggu jalannya kontrak [dengan Indonesia],” kata Kopylov dalam jumpa pers rutin di kantornya pada Rabu (18/12).
“Seperti kasus Turki yang membeli senjata kami S-400, kasus India dan China, AS memang berupaya mencegah negara mitra kami untuk bekerja sama dengan Rusia terutama dalam bidang militer,” ujarnya menambahkan.
Menurut Kopylov, sikap tidak adil AS itu mudah dipahami sebab Negeri Paman Sam merupakan produsen senjata dan industri pertahanan terbesar di dunia.
“Ini semua soal kompetisi,” ujar Kopylov.
Meski begitu, Kopylov menegaskan bahwa kontrak pembelian Sukhoi dengan Indonesia masih terus berlangsung. Ia juga memaparkan Rusia siap mengirimkan belasan burung besi senilai total Rp16,75 triliun itu ke Indonesia.
Namun, kata dia, Rusia tidak dalam posisi terburu-buru apalagi mendikte Indonesia terkait keputusan pembelian ini.
“Sekarang keputusannya ada di pihak Indonesia,” kata Kopylov.
Indonesia sudah merencanakan untuk membeli 11 Sukhoi dari Rusia sejak sekitar dua tahun terakhir. Sementara itu, kontrak pembelian diteken kedua negara sekitar Februari 2018 lalu.
Sekitar akhir 2018, sejumlah pihak menuturkan belasan Sukhoi siap mengangkasa di Indonesia pada 2019. Namun, hingga kini kontrak pembelian belasan pesawat itu tak kunjung jelas.
Hambatan Imbal Dagang
Selain terbayang sanksi AS, Kopylov menuturkan cukup banyak persiapan teknis dan administratif yang menghambat jalannya kontrak pembelian Sukhoi, salah satunya imbal dagang.
Kopylov mengatakan sejak kontrak pembelian diteken, Indonesia sepakat untuk membayar 50 persen dari total harga 11 Sukhoi.
Sementara itu, paparnya, sisa pembayaran akan dilunasi oleh barter produk-produk dalam negeri. Kementerian Perdagangan RI disebut masih berupaya mengalokasikan produk-produk dalam negeri sebagai imbal dagang yang tepat agar pembayaran Sukhoi segera lunas.
Selain soal imbal dagang, Kopylov mengatakan pertukaran teknologi dan kesiapan sumber daya manusia juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum belasan pesawat itu dikirimkan ke Indonesia.
“Tapi, saya tegaskan sekali lagi bahwa kontrak pembelian Sukhoi ini masih berlaku, dan kami terus mendorong prosesnya,” tutur Kopylov.
