Direktur LBHU Bulan Bintang Apresiasi Semangat Ketua DPW PBB Benahi Infrastruktur Partai
Abadikini.com, Jakarta – Seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) baru saja menyelesaikan amanat Muktamar V Belitung dengan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil).
Ketua Wilayah terpilih yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPW langsung ‘tancap gas’ membenahi infrasruktur partai termasuk organisasi sayap partai yang disebut Badan Otonom.
Selain menerima SK, Ketua DPW yang baru terpilih juga menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya mewajibkan membentuk organ partai dan Badan Otonom selambat-lambatnya pertengahan tahun 2020 telah selesai terbentuk.
Ketua Bidang Politik Hukun dan Advokasi DPP PBB Firmansyah merespon dan mengapresiasi beberapa ketua DPW yang baru terpilih langsung bergerak membentuk Badan Otonom, termasuk membentuk Lembaga Bantuan Hukum Ummat (LBHU).
“Saya sangat merespon dan mengapresiasi kinerja beberapa ketua DPW yang barusan terpilih ini langsung bergerak membentuk badan otonom, terbukti beberapa DPW PBB yang baru saja menerima SK dari DPP PBB itu langsung menyodorkan nama pengacara-pengacara terbaik di daerahnya untuk membentuk LBHU di daerahnya,”ujar Firman saat dihubungi Abadikini.com, Jakarta Kamis (19/12/2019)
Pengacara muda yang akrab disapa bang Firman ini juga menjabat sebagai direktur Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Umat (LBHU) mengatakan Ketua-Ketua DPW tersebut langsung menyodorkan beberapa nama pengacara terbaik di daerahnya untuk membentuk LBHU Daerah.
Firman mengaku dalam minggu ini saja lembaganya telah menerbitkan 5 Surat Keputusan personalia LBHU di daerah.
“Dalam minggu ini saja kami telah menerbitkan 5 Surat Keputusan personalia LBHU Provinsi Maluku Utara, Sumut, Kepri, Sumsel dan DKI Jakarta,” ujarnya.
Firman berharap nantinya dengan terbentuk LBHU diseluruh Propinsi dapat membantu masyarakat yang membutuhkan keadilan hukum di seluruh pelosok negeri.
Pengcara muda asal Jambi ini merasa terbantukan dengan adanya LBHU di setiap daerah. Menurutnya pihaknya kewalahan mengadvokasi langsung masyarakat di seluruh Indonesia dengan terbatasnya jumlah advokat DPP LBHU.
Selain itu, lanjut Firman, pihaknya juga harus dapat merespon cepat masyarakat yang meminta pendampingan hukum di daerah. pasalnya, belakangan ini banyak terjadi ketidakadilan dalam penegakkan hukum sehingga yang ada diingatan masyarakat untuk meminta pembelaan dan pendampingan hukum ke Partai Bulan Bintang.
“Terus terang ini juga sangat membantu kami di pusat, sebab kami kewalahan harus langsung mengadvokasi masyarakat diseluruh Indonesia dengan jumlah advokat DPP LBHU yang terbatas, juga agar dapat merespon cepat masyarakat yang meminta pendampingan hukum di daerah. Akhir akhir ini banyak sekali terjadi ketidakadilan dalam penegakkan hukum sehingga yang ada diingatan masyarakat untuk meminta pembelaan dan pendampingan hukum ke Partai Bulan Bintang.
Firman menambahkan animo masyarakat untuk meminta bantuan hukum ke PBB karena di PBB ada pendekar Hukum terkenal yaitu Prof. Yusril Ihza Mahendra “Juga PBB terkenal sebagai partai penegak Keadilan Hukum dengan motto Tegakkan Keadilan dan Kepastian Hukum,” ungkapnya.
