Sindir Humphrey Djemat, Wasekjen PPP : Nabi Saja Ada yang Palsu, Apalagi Ketua Umum
Abadikini.com, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP, Achmad Baidowi, enggan menanggapi masih adanya pihak yang sampai saat ini mengaku sebagai ketua umum PPP untuk menyaingi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diketuai Suharso Monoarfa. Menurut dia, hal semacam itu adalah persoalan yang biasa.
Akan tetapi, dia menegaskan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham, ketua umum PPP yang diakui saat ini adalah Suharso Monoarfa. “Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu. Nabi aja ada yang palsu, apalagi ketua umum. Yang penting PPP hanya satu yang diakui negara,” kata politikus yang akrab disapa Awiek itu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (15/12/2019).
Dia menegaskan, tidak ada istilah “muktamar islah” di parpolnya. Dia menyatakan, muktamar yang rencananya digelar seusai pelaksanaan Pilkada 2020, adalah muktamar yang dilaksanakan oleh DPP PPP di bawah kepemimpinan Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa.
“Tidak ada istilah muktamar islah. Yang ada ya muktamar, muktamar dilakukan oleh DPP yang diakui negara,” ucap anggota Komisi VI DPR itu.
Dia pun mempersilakan kepada sejumlah kader PPP yang selama ini berseberangan dengan DPP yang diketuai Suharso untuk datang saja ke acara muktamar tahun depan. “Persoalan ada teman-teman yang masih ada di seberang sana ingin bergabung, silakan saja bergabung mengikuti aturan main yang ditetapkan organisasi PPP termasuk ketentuan AD/ART,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, mengklaim pihaknya dan kubu Suharso sepakat melakukan islah PPP. Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk tujuan besar partai ke depannya, khususnya menghadapi Pilkada 2020 dan Pemilu 2024.
“Pertemuan itu (Humphrey, Suharso, dan Hamzah Haz) tidak bicara secara rinci, namun membicarakan bagaimana kerja sama yang baik untuk menyatukan PPP agar lebih kuat ke depannya terutama untuk Pemilu 2024 mulai dari sekarang,” kata Humprey di Jakarta, Minggu (24/11/2019).
Menurut dia, langkah pertama islah itu diawali dengan melakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) di masing-masing pihak. PPP yang dipimpin Humphrey menggelar mukernas pada 30 November dan PPP pimpinan Suharso pada Desember ini.
