Muhammadiyah Sarankan Mendikbud Kaji Lebih Dalam Lagi Sebelum Ganti Format UN
abadikini.com, JAKARTA – Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait wacana pergantian model Ujian Nasional (UN) pada 2021 mendatang mendapat tanggapan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Hal ini disuarakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Natsir. Menurut Haedar, seharusnya kebijakan itu perlu adanya kajian lebih dalam terlebih dahulu.
“Muhammadiyah pertama kepada para menteri ketika melakukan perubahan kebijakan tentu dasarnya pada undang-undang dan UUD. Maka yang menyangkut UN atau lain-lain maka kaji secara saksama, mendalam, agar keputusan yang diambil tidak seperti selama ini muncul di opini rakyat, yaitu tiap ganti menteri ganti kebijakan,” kata Haedar di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).
Haedar mengatakan, siapa pun menterinya keputusan itu harus ditelaah lebih dalam. Apalagi, pendidik merupakan modal dasar dalam membangun Indonesia yang lebih maju.
“Pendidikan itu menyangkut sesuatu yang mendasar. Bahkan masuk dalam UUD 1945 selain dari Undang-undangtahun 2003 Sisdiknas. Karena menyangkut pendidikan karakter, kepribadian bangsa, pendidikan akal budi, tidak hanya soal skill. Maka kebijakan-kebijakan pendidikan tentu harus dikaitkan dengan usaha pembangunan manusia Indonesia yang utuh baik fisik maupun jiwa,” ungkapnya.
Haedar mengatakan seharusnya menteri menerima masukan dari segala hal. Sehingga, apapun yang diambil tak bermasalah ke depannya.
“Bila perlu minta masukan berbagai pihak agar semuanya kita melangkah ke depan penuh dengan berbagai hal. Seperti tadi setelah reformasi itu kan juga kita ada perubahan-perubahan. Tetapi kalau kita tidak saksama perubahan itu akan bermasalah di kemudian hari,” pungkasnya.
