Rakornas Legal PT Angkasa Pura I, Wujudkan Pelayanan Hukum yang Komprehensif
Abadikini.com, JAKARTA – Sebagai wujud komitmen pelayanan hukum yang lebih komprehensif, Divisi Legal PT Angkasa Pura I (Persero) menggelar Rakornas di Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal (9-11/12) tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaksana fungsi hukum di masing-masing bandara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura I (Persero).
“Fungsi hukum dalam sebuah perusahaan bukan hanya sebuah supporting unit, tapi juga menjadi inti yang menentukan arah baik buruknya sebuah perusahaan. PT Angkasa Pura I (Persero) sangat memahami hal tersebut, sehingga pada kesempatan ini diberikan pembekalan terkait pelayanan hukum kepada seluruh pelaksana hukum di lingkungan perusahaan,” ujar Vice President Legal PT Angkasa Pura I (Persero), I Wayan Sutawijaya pada keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Abadikini.com. Kamis, (12/12/2019).
Wayan menegaskan bahwa, Divisi Legal AP1 wajib memimpin seluruh lini proses bisnis di Perusahaan, karena seluruh hasil proses kerja Legal dijadikan rekomendasi utama Direksi di dalam mengambil keputusan, sehingga insan legal harus kreatif, lincah dan tajam pemikirannya.
Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, pada Rakornas kali ini dibahas isu-isu utama dalam bisnis kebandarudaraan, yaitu efisiensi birokrasi termasuk penerapan omni bus law, restrukturisasi piutang perusahaan dan perkuatan inti bisnis perusahaan.
Tak hanya itu, guna mengedepankan efisiensi birokrasi dalam proses penyediaan layanan hukum, pada kesempatan Rakornas juga disampaikan sosialisasi aplikasi pelayanan hukum berbasis elektronik yang diberi nama “Sistem Informasi Analisa Pelayanan Hukum” (SIAP).
Wayan menjelaskan bahwa kehadiran SIAP merupakan digitalisasi komprehensif atas pelayanan hukum yang terdiri atas pembuatan Legal Drafting, Legal Opinion, Legal Audit, Legal Due Diligence dan Legal Aid.
“Sistem ini merupakan forum Analisa yang dapat disimak dan diikuti oleh seluruh insan Legal karena terdapat e-learning, real time alert, e-library atas seluruh produk pelayanan legal termasuk rangkaian proses hukum di Pengadilan dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya,” tuturnya.
Wayan menambahkan bahwa, aplikasi SIAP memiliki mesin pencari pintar yang dapat menampilkan seluruh produk legal yang serupa atau mirip sehingga produk pelayanan hukum yang diminta akan standar bahkan akan memperkaya produk legal sebelumnya. “Yang lebih membanggakan, SIAP merupakan produk orisinil yang dikembangkan oleh tim legal AP1 sehingga sistem ini dapat diandalkan karena mengenal karakter kerja dan proses bisnis di AP1,” imbuhnya.
Hadir sebagai pembicara dalam Rakornas dari unsur Kejaksaan Agung RI yaitu Amir Yanto yang merupakan Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung RI dan Robert Waloni, pakar industri kebandarudaraan.
Dalam kesempatannya, Amir Yanto menyampaikan ungkapan apresiasinya atas kerjasama yang telah terjalin baik antara PT Angkasa Pura I (Persero) dengan Kejaksaan Agung RI, utamanya dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
“Lingkup wewenang bidang Datun, selama ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh PT Angkasa Pura I (Persro) sebagai counterpart dalam penegakan hukum, bantuan hukum, dan pertimbangan hukum di berbagai kondisi termasuk pada proyek-proyek strategis nasional,” tambahnya.
Upaya peningkatan kompetensi SDM dan pendekatan digital untuk efisiensi birokrasi pelayanan hukum di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) ini menjadi tolak ukur pentingnya fungsi legal dalam kehidupan perusahaan.
Sebelumnya, PT Angkasa Pura I (Persero) berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang The 6th Indonesia Law Awards 2019 yang diselenggarakan oleh Asian Legal Business (ALB) untuk kategori Tim Hukum Perusahaan (In-House) sub kategori Transportation and Logistics In-House.
Pada ajang ini, Divisi Legal Angkasa Pura I melalui serangkaian proses penilaian, seperti penilaian dokumen proposal terkait kinerja legal, wawancara oleh Tim Penilai dari Singapura terkait strategi penyelesaian hukum litigasi di pengadilan dan arbitrase, serta legal business practice perusahaan tanpa membuka kerahasiaan perusahaan.
